 |
| Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendalami polemik rotasi pejabat Kemenkeu era Purbaya akibat temuan sejumlah nama yang melompati proses assessment dan talent management. |
Executive Summary ▼
- Rotasi Pejabat Kemenkeu era kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa berpotensi ditinjau ulang usai muncul temuan pejabat yang melompati prosedur seleksi.
- Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai meminta penundaan serta pembatalan perombakan bagi nama-nama yang tidak lolos talent management.
- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menunggu masukan dari jajaran eselon I untuk memastikan integrasi serta reformasi birokrasi berjalan sesuai prosedur baku.
IDNWIRE.COM — Kebijakan rotasi pejabat Kemenkeu yang diresmikan pada masa kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa kini dalam taraf evaluasi mendalam. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan tengah mengkaji detail seluruh tahapan perombakan struktur pejabat di lingkungan jajarannya.
Peninjauan ulang ini merespons desakan dari internal kementerian yang meminta penundaan pelantikan, menyusul terindikasinya sejumlah figur melompati mekanisme baku.
Temuan Pelanggaran Prosedur Assessment Pejabat
Pemicu utama peninjauan kebijakan ini berawal dari kejanggalan dalam daftar rotasi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea Cukai. Perombakan massa yang digelar pada Kamis (10/9/2026) lalu mencakup Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, hingga Pejabat Fungsional.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengonfirmasi adanya sejumlah nama yang secara mendadak masuk daftar rotasi tanpa melewati assessment dan talent management. Padahal, mekanisme seleksi, ujian berjenjang, dan pemetaan bakat merupakan syarat mutlak sebelum sebuah usulan penataan posisi disetujui.
Keberadaan figur-figur tanpa rekam jejak seleksi resmi tersebut dinilai merusak skema meritokrasi internal. Kondisi ini memicu pimpinan DJP dan Bea Cukai mengajukan pembatalan secara resmi untuk menjaga moral pegawai yang telah melalui tahapan seleksi secara ketat.
Langkah Menkeu Suahasil Nazara
Menanggapi gejolak internal tersebut, Suahasil Nazara mengonfirmasi bahwa penataan posisi aparat sipil di kementeriannya wajib menaungi seluruh aturan penunjukan jabatan. Pihaknya masih mengumpulkan berkas pendukung dari pimpinan seluruh unit eselon I.
"Ini saya masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I, karena yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya," kata Suahasil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Mengenai potensi pembatalan total hasil pelantikan sebelumnya, Suahasil memilih cermat. Ia menekankan pentingnya memilah mana proses yang sudah memenuhi syarat legalitas dan mana yang menyalahi prosedur. Pola pelantikan yang sebelumnya digelar secara gabungan (hybrid) turut menjadi bahan verifikasi.
"Kita nanti melihat dulu, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kalau seperti pelantikan itu ada yang hybrid, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan," ujarnya.
Pengembalian Posisi dan Penguatan Reformasi Birokrasi
Sebagai langkah awal sebelum terbit keputusan final, para pejabat yang terbukti memotong jalur seleksi akan dikeluarkan dari daftar mutasi dan dikembalikan ke posisi semula. Tindakan penertiban ini diambil untuk menegakkan kembali tata kelola talent management serta prinsip reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan.
Suahasil menegaskan sinergi antardirektorat hanya bisa terwujud jika seluruh proses pengangkatan aparatur berpatokan penuh pada sistem merit yang transparan.
