 |
| Lonjakan harga minyak dunia mempersempit ruang fiskal APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan menahan alokasi belanja tambahan untuk K/L dan daerah. | Ilustrasi/Foto: Menkeu Purbaya/Kemenkeu |
Pasar energi global bergejolak akibat eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Serangan rudal balistik dan drone kelompok Houthi Yaman terhadap dua kapal tanker Arab Saudi, Encelia dan Layla, pada Kamis (23/7/2026) memicu ancaman gangguan di Selat Bab el-Mandeb serta Selat Hormuz.
Data Kpler dan LSEG mencatat rute pengalihan kapal tanker dari Pelabuhan Yanbu menuju Taiwan yang memutar melewati Terusan Suez, Gibraltar, hingga Tanjung Harapan membengkak dari 19 hari menjadi 48 hari. Kondisi ini mendongkrak biaya logistik pengiriman energi secara signifikan.
Melansir laporan Investor Daily, minyak mentah jenis Brent bertengger di level US$ 99,97 per barel dan West Texas Intermediate (WTI) berada di posisi US$ 91,49 per barel pada perdagangan Jumat (24/7/2026). WTI berpeluang mencatatkan kenaikan mingguan hingga 10,9 persen.
Batas Belanja Tambahan Kementerian dan Daerah
Kenaikan harga komoditas ini berdampak langsung pada kalkulasi anggaran pemerintah pusat. Lonjakan harga minyak mentah mempersempit ruang fiskal APBN, sehingga rencana pemberian anggaran tambahan untuk kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah harus tertahan.
"APBN masih aman. Tapi tadinya kan begini, ketika harga minyak turun, saya pikir saya ada ruang untuk menambah belanja, ke daerah, dan lain-lain ya, termasuk kementerian/lembaga," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Purbaya menegaskan, perubahan harga minyak tidak mengganggu alokasi belanja yang sudah masuk dalam skema APBN. Penyesuaian hanya berlaku pada fleksibilitas penambahan anggaran baru di luar rencana semula.
Postur Subsidi dan Kepastian Stimulus Ekonomi
Pemicu utama makin ketatnya ruang fiskal adalah potensi pembengkakan alokasi subsidi dan kompensasi energi. Menkeu telah menyampaikan kekhawatiran ini saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (22/7/2026), dengan menekankan pentingnya menjaga disiplin pelaksanaan anggaran negara.
Meski demikian, paket stimulus ekonomi semester II-2026 dipastikan berjalan tanpa perombakan. Formulasi stimulus sejak awal sudah mengkalkulasi ketidakpastian pasar minyak global.
"Waktu stimulus semester II kemarin dilakukan kan dengan asumsi harga minyak 100 juga, jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan," kata Purbaya.
Pemerintah memilih berfokus menjaga ketahanan APBN dengan memprioritaskan pemenuhan subsidi energi ketimbang menambah alokasi belanja baru bagi daerah maupun kementerian.
