 |
| BGN mengevaluasi 172 SPPG di Pati usai kasus keracunan. Pemeriksaan mencakup SOP, fasilitas dapur, kapasitas layanan, dan kelayakan operasional. | Dok: (FOTO:ANTARA/NOVA WAHYUDI). |
Executive Summary ▼
- BGN evaluasi 172 SPPG di Pati untuk menilai kepatuhan terhadap SOP penyiapan makanan dan standar keamanan pangan.
- Pemkab Pati akan memeriksa langsung fasilitas serta kemampuan setiap dapur dalam melayani penerima manfaat.
- BGN memiliki kewenangan menentukan apakah SPPG tetap beroperasi, diperbaiki, atau dihentikan sementara maupun permanen.
idnwire.com — BGN evaluasi 172 SPPG di Pati setelah kejadian keracunan makanan. Pemeriksaan dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menilai penerapan SOP penyiapan makanan di seluruh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan evaluasi diperlukan karena masih ditemukan kemungkinan adanya SPPG yang tidak menjalankan seluruh tahapan penyiapan makanan sesuai SOP.
"Semenjak kepemimpinan yang baru, kami sudah berupaya semaksimal mungkin memperbaiki tata kelola dan menyiapkan dapur-dapur ini dengan baik. Namun di antara semua, ada satu-dua mungkin yang tidak sesuai dengan SOP, tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan. Ini yang harus kami evaluasi terus," kata Trenggono.
172 Dapur MBG di Pati Akan Diperiksa
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyebut terdapat sekitar 172 dapur SPPG di wilayah Kabupaten Pati. Pemkab Pati akan mendatangi seluruh SPPG pada pekan berikutnya untuk memeriksa fasilitas dan kemampuan masing-masing dapur.
"Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur. Kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu dalam melayani penerima manfaat di Kabupaten Pati," ucap Risma Ardhi Chandra.
Pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi fisik dapur. Pemkab juga akan menilai kesesuaian antara kapasitas dapur dan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Risma mencontohkan dapur berukuran kecil yang mendapat beban pelayanan hingga 2.500 sampai 3.000 penerima manfaat. Kondisi seperti itu akan menjadi bagian dari evaluasi setiap SPPG.
Evaluasi SPPG Mencakup Fasilitas dan Kapasitas
Pemeriksaan akan melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah dan lintas sektor. Hasil pemeriksaan setiap dapur akan digunakan untuk menyusun rekomendasi kepada BGN.
Rekomendasi tersebut akan memuat penilaian mengenai kelayakan SPPG serta bagian yang masih membutuhkan perbaikan. Pemkab Pati tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan akhir terhadap operasional dapur.
"Kalau ada yang tidak sesuai SOP, nanti akan kami rekomendasikan, hasilnya akan kami kirimkan ke BGN untuk evaluasi. Kami hanya bisa merekomendasikan, misal dapur ini layak atau dapur ini perlu diperbaiki. Keputusannya tetap dari BGN," kata Risma.
BGN Bisa Hentikan SPPG yang Tidak Layak
Trenggono menegaskan BGN tidak akan mempertahankan SPPG yang berdasarkan hasil evaluasi dinilai tidak layak atau tidak memenuhi standar keamanan penyediaan makanan.
SPPG yang bermasalah dapat dikenai penghentian sementara atau suspend. Untuk kondisi dapur yang dinilai buruk, penghentian dapat dilakukan secara permanen.
"SPPG seperti yang saya sampaikan pada yang lalu, yang jelas dihentikan sementara (suspend). Mungkin kalau dapurnya jelek, suspend permanen. Itu sudah komitmen kami di BGN," tuturnya.
Evaluasi terhadap 172 SPPG menjadi bagian dari pemeriksaan tata kelola dapur MBG setelah munculnya kasus keracunan makanan di Kabupaten Pati.
