 |
| Komisi IX DPR menilai pengawasan BPOM tak cukup tekan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis akibat kesalahan desain penyimpanan. BPOM siapkan 21 program balasan. | Foto/dok: DPR RI / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris |
Executive Summary ▼
- Keracunan Makan Bergizi Gratis terus membayangi pelaksanaan program akibat penyimpanan hidangan matang pada suhu ruang melebihi empat jam yang memicu pembiakan bakteri.
- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan efektivitas anggaran BPOM sebesar Rp509 miliar jika desain keseluruhan distribusi makanan tidak diubah total.
- Kepala BPOM Taruna Ikrar merespons kritik tersebut dengan menyiapkan 21 program pengawasan yang mencakup pemeriksaan bahan baku hingga penanganan kejadian luar biasa.
idnwire.com — Penyimpanan sajian matang pada suhu ruang di atas empat jam menjadi titik krusial penularan bakteri pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi suhu antara 5 hingga 60 derajat Celsius mempertinggi risiko kontaminasi mikroorganisme pada makanan sebelum dibagikan kepada penerima.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan data teknis tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Rabu (9/9/2026). Charles menilai pengawasan di tingkat hulu yang dilakukan BPOM tidak akan mampu menekan angka insiden keracunan jika pola distribusi dan penyimpanan makanan tidak dirombak menyeluruh.
"Karena permasalahannya bukan lagi atau bukan saja ada di hulu, Pak, tetapi desain keseluruhannya sudah tidak ideal, Pak," tegas Charles di hadapan pimpinan BPOM.
Sorotan Anggaran dan Efektivitas Pengawasan
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp509 miliar kepada BPOM. Komisi IX DPR menuntut penjelasan konkret mengenai alokasi dana tersebut untuk menyelesaikan persoalan keracunan hidangan yang terus berulang.
Charles menegaskan bahwa perbaikan kualitas tidak akan terjadi tanpa perubahan desain dasar pelaksanaan program di lapangan. Intervensi pengawasan BPOM dianggap tumpul apabila sistem penyimpanan dan jeda waktu konsumsi di tingkat hilir diabaikan.
"Jadi saya sebetulnya sudah tidak lagi melihat apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM untuk memperbaiki situasi ini kecuali mengubah desainnya secara total, Pak," ujar Charles.
Jawaban BPOM dan 21 Langkah Intervensi
Menanggapi desakan parlemen, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengonfirmasi penyusunan skema baru untuk mengawal keamanan makanan MBG. Lembaga ini menyiapkan 21 program pengawasan yang menjangkau aspek hulu hingga mitigasi darurat.
Cakupan kerja 21 program tersebut meliputi pemeriksaan kelayakan bahan baku, pemantauan proses pengolahan, sampai penanganan kejadian luar biasa jika kasus keracunan teridentifikasi di lapangan.
