 |
| Mensos Gus Ipul membuka pelatihan wali asuh dan wali asrama Sekolah Rakyat bagi 998 peserta dari enam regional. Dampingi anak keluarga rentan, penuh empati, kerja dengan hati. | Foto: Dok, kemensos |
Executive Summary ▼
- Pelatihan wali asuh dan wali asrama Sekolah Rakyat diikuti 998 peserta dari enam regional Indonesia dan dibuka langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf di BBPKS Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/9/2026).
- Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat memuat fungsi edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan sekaligus menerapkan konsep boarding school, sehingga pendampingan wali asuh dan wali asrama menjadi kunci membentuk karakter siswa.
- Kemensos mencatat 182 titik Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan 24 titik di Jawa Barat, dan menargetkan gedung permanen berkapasitas lebih dari 2.000 siswa di setiap kabupaten dan kota.
IDNWIRE.COM, Bandung — Sebanyak 998 wali asuh dan wali asrama dari berbagai penjuru Indonesia mengikuti Pelatihan Pengasuhan bagi Wali Asuh dan Pelatihan Pengelolaan Asrama bagi Wali Asrama Sekolah Rakyat yang dibuka Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Balai Besar Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/9/2026).
Peserta pelatihan tersebar dalam enam regional. Regional Padang diikuti 198 orang, Yogyakarta 200 orang, Banjarmasin 145 orang, Makassar 200 orang, dan Jayapura 55 orang. Khusus Regional Bandung sebanyak 200 orang mengikuti pembukaan secara tatap muka.
Antusiasme peserta tampak sejak awal acara. Di sela-sela kegiatan, mereka menampilkan yel-yel. Suasana haru muncul saat Inaya, wali asuh asal Sekolah Rakyat Indramayu yang sebelumnya berprofesi sebagai pendamping Program Keluarga Harapan, naik ke depan bernyanyi dan berdialog dengan Gus Ipul. Ia tak kuasa menahan tangis melihat perubahan siswa yang kini tampil percaya diri.
"Begitu mereka tampil dengan percaya diri, saya terharu, dan Alhamdulillah dengan keterbatasan mereka, akhirnya bisa masuk sekolah rakyat," kata Inaya.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat bukan sekolah biasa. Di dalamnya ada fungsi edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan, yang mengintegrasikan berbagai program sekaligus membedakannya dari sekolah umum.
"Sekolah Rakyat ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengintegrasikan berbagai program. Ini salah satu yang membedakan dengan sekolah-sekolah umum," ujarnya.
Sistem pendidikannya menerapkan konsep berasrama atau boarding school. Pendidikan umum dipadukan dengan pendidikan keasramaan dan keagamaan untuk membentuk karakter sekaligus meningkatkan kemampuan siswa. Menurut Gus Ipul, kombinasi itu diarahkan agar siswa tumbuh percaya diri, memiliki ilmu, berkarakter, dan berketerampilan.
Mayoritas siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga rentan dengan latar belakang dan persoalan yang beragam. Kondisi itu menuntut wali asuh dan wali asrama memahami kondisi psikologis dan sosial setiap anak didampinginya.
"Anak-anak kita dari keluarga rentan, mereka harus didampingi. Mereka membawa berbagai masalah. Itu yang harus kita dampingi dengan baik, penuh empati, jadi harus dengan hati kerjanya," kata Gus Ipul.
Pendampingan diminta berjalan terarah, terukur, dan konsisten hingga siswa menyelesaikan pendidikannya. Ia menegaskan tanggung jawab pendidikan tidak berada di pundak guru saja. Wali asuh dan wali asrama di lingkungan asrama ikut menciptakan keteladanan bagi siswa.
Perkembangan Sekolah Rakyat terus berlanjut. Saat ini 182 titik telah beroperasi di seluruh Indonesia, dengan 24 titik berada di Jawa Barat.
Pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota, direncanakan menampung lebih dari 2.000 siswa untuk jenjang SD hingga SMA.
"Kita ingin secepatnya, satu kabupaten, satu kota tidak hanya memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan kapasitas di atas 2.000 siswa. SD, SMP, SMA," katanya.
Pembukaan pelatihan dihadiri Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos Afrizon Tanjung, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Fatkhurohman Taufik, bersama jajaran pejabat terkait.
