 |
| Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menginstruksikan penataan organisasi DJPb berfokus pada pemangkasan birokrasi usang dan percepatan eksekusi APBN bagi masyarakat. | Ilustrasi/ Foto: Youtube KPPN Bogor (tangkapan layar) |
Reformasi Struktur Harus Berdampak pada Layanan Publik
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginstruksikan penyederhanaan penataan organisasi DJPb agar eksekusi belanja negara bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Perubahan struktur internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditegaskan tidak boleh berhenti pada formalitas pergeseran jabatan.
Pesan tegas tersebut disampaikan Purbaya saat memberi arahan pada Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, Selasa (28/7).
"Penataan organisasi bukan urusan pindah-pindah kotak. Penataan harus membuat lembaga bekerja lebih cepat, pekerjaan lebih jelas, dan hasilnya lebih terasa," kata Purbaya.
Eksekusi APBN untuk Penjagaan Ekonomi Nasional
Jaringan instansi vertikal DJPb yang tersebar di seluruh daerah memegang peranan krusial dalam menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Purbaya meminta seluruh jajaran memangkas tahapan proses bisnis yang sudah tidak relevan agar pengelolaan keuangan negara langsung memberi dampak ekonomi ke warga.
DJPb diposisikan sebagai growth agent sekaligus stabilizer agent yang mengawal stabilitas ekonomi nasional hingga tingkat daerah.
"Teman-teman sudah memastikan bahwa keuangan negara tidak berhenti sebagai angka saja. Teman-teman sudah mengubah angka itu menjadi layanan, pembangunan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Anda juga menjaga ekonomi Indonesia secara langsung," tutur Purbaya.
Inovasi Kerja Tetap Wajib Patuhi Aturan
Fleksibilitas dan inovasi di tingkat pimpinan daerah perlu dibuka lebar untuk merespons dinamika ekonomi global maupun domestik. Purbaya mendorong lahirnya budaya kerja berorientasi hasil (result-oriented) yang berani mengambil keputusan cepat.
Akselerasi kerja tersebut ditekankan tidak boleh menabrak sistem tata kelola pemerintahan yang berlaku. Pengawasan ketat tetap berjalan mengimbangi ruang gerak pegawai.
"Bergerak lebih cepat bukan berarti mengabaikan aturan. Kita adalah instrumen negara, sehingga tidak boleh ada kebijakan atau langkah yang mengabaikan aturan. Semua harus dipertimbangkan dari berbagai sisi," ujar Purbaya.
Purbaya menginstruksikan seluruh jajaran perbendaharaan memegang teguh akuntabilitas dan profesionalisme dalam setiap pengambilan keputusan instansi.
“Ruang itu tetap harus disertai pengawasan yang memadai. Kebebasan bergerak selalu datang bersama tanggung jawab, inovasi yang ditopang kemampuan, pengetahuan, dan integritas,” kata Purbaya.
