![]() |
| Pemerintah pangkas ekspor gas pipa 8 persen untuk mengamankan pasokan listrik PLN dan kebutuhan bahan baku industri domestik. | Foto: Kementerian ESDM |
Executive Summary ▼
- Pemangkasan ekspor gas pipa sebesar 8 persen atau setara 31 MMBTUD resmi diberlakukan pemerintah guna mengamankan pasokan bagi PLN dan sektor industri nasional.
- Penurunan produksi akibat pemeliharaan sumur mendorong Kementerian ESDM memprioritaskan kebutuhan domestik agar utilisasi industri melonjak hingga 85 persen.
- Kebijakan pembatasan tersebut tetap berada dalam batas kontrak minimum sehingga tidak melanggar perjanjian perdagangan antarnegara.
IDNWIRE.COM, Jakarta — Pemerintah memutuskan untuk memangkas ekspor gas pipa sebesar 8 persen guna mengamankan pasokan energi bagi PT PLN dan sektor industri dalam negeri. Keputusan ini diambil karena sejumlah sumur gas mengalami penurunan produksi akibat pemeliharaan berkala atau shutdown.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan, total volume ekspor gas pipa Indonesia yang bersumber dari Laut Natuna dan Sumatera tercatat sebesar 409,55 MMBTUD. Dari jumlah tersebut, volume yang dikurangi mencapai 31 MMBTUD. Kebijakan ini diputuskan dalam konferensi pers mengenai ketahanan energi nasional pada Senin, 26 Oktober 2026.
Menurut Bahlil, besaran pengurangan tersebut masih berada dalam koridor kontrak minimum yang disepakati sehingga dipastikan tidak melanggar perjanjian internasional. Batas pelanggaran kontrak baru akan terjadi apabila pemotongan pasokan menyentuh angka 10 persen. Langkah pembatasan ini merujuk langsung pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 agar sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Kementerian Perindustrian menyambut positif kebijakan pembatasan pengiriman gas ke luar negeri tersebut. Ketersediaan energi yang mencukupi menjadi faktor krusial bagi berbagai subsektor manufaktur di tanah air.
Menteri Perindustrian Sarmuji menyatakan bahwa gas bumi sangat dibutuhkan sebagai bahan baku utama industri petrokinia dan pupuk, sekaligus sebagai bahan bakar operasional industri kaca, baja, dan keramik. Saat ini, tingkat utilisasi sektor manufaktur nasional baru berada di kisaran 70 persen.
Tambahan alokasi gas dari pengurangan ekspor diyakini mampu mendongkrak tingkat utilisasi pabrik hingga menyentuh angka 80 hingga 85 persen.
Peningkatan kapasitas produksi ini berdampak langsung pada penguatan kontribusi sektor industri terhadap Pendapatan Domestik Bruto serta pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ketenagakerjaan juga menerima dampak positif berupa jaminan kepastian kerja bagi masyarakat.
Selain gas pipa, Indonesia tetap menjalankan ekspor gas alam cair atau LNG sebanyak 146 kargo. Kebijakan harga yang diterapkan tetap konsisten berada di bawah rata-rata 20 dolar per MM meskipun harga minyak mentah Indonesia sedang mengalami tren kenaikan.
Pemerintah menegaskan sikap konsisten dalam menghormati setiap butir perjanjian yang telah disepakati dengan mitra luar negeri.
Kendati demikian, hubungan bilateral antarnegara harus berjalan secara timbal balik dengan saling menghargai komitmen yang ada. Pengutamaan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi landasan utama demi menjaga kestabilan pasokan listrik nasional dan kelangsungan operasional industri domestik tanpa mengabaikan aspek kepatuhan kontrak internasional.
