Lewati ke konten
Terkini:
Pilihan redaksi IDNWire: berita-berita penting yang disorot editor, dari isu nasional, ekonomi, bisnis hingga hukum.
Jabar Terkini: Menghubungkan Daerah, Mengawal Pemerintahan, Mengabarkan Peristiwa.
Infografik IDNWire merangkum data, isu, dan kebijakan penting dalam visual yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

Mensos Saifullah Yusuf Prioritaskan Bantuan HP Gratis untuk Warga Tanpa Perangkat Digital

IDNWire

Oleh Redaksi idnwire

10/14/2026 04:03:00 PM --:-- WIB

Ukuran Teks:
menteri_sosial_saifullah_yusuf
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program bantuan HP gratis diprioritaskan bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat digital berdasarkan pemutakhiran data. | Foto: BPMI Setpres
Executive Summary ▼
  • Bantuan HP gratis akan diprioritaskan bagi warga yang belum memiliki ponsel pintar berdasarkan asesmen serta pendataan terbaru dari pemerintah.
  • Verifikasi penerima manfaat memanfaatkan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dan biometrik guna meningkatkan akurasi data di lapangan.
  • Kepastian anggaran, kriteria final, hingga kementerian penanggung jawab pengadaan perangkat masih menunggu koordinasi serta arahan Presiden.

IDNWIRE.COM — Masyarakat yang belum memiliki ponsel pintar bakal mendapat prioritas utama dalam penyaluran bantuan HP gratis berdasarkan asesmen serta data mutakhir pemerintah.

Kebijakan ini dirancang agar dukungan akses teknologi tepat sasaran serta menjangkau kelompok warga yang paling membutuhkan integrasi layanan digital.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan konfirmasi mengenai arah kebijakan tersebut di kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Oktober 2026. Penentuan warga penerima manfaat harus berpatokan pada kondisi terkini di lapangan supaya pendistribusian perangkat tidak meleset dari sasaran awal.

Penyediaan perangkat ini bertujuan memperluas keterjangkauan masyarakat terhadap berbagai platform layanan publik berbasis elektronik yang disediakan pemerintah.

Ketersediaan gawai di tangan warga juga ditujukan untuk mempermudah pemanfaatan fasilitas perbankan serta mendukung kelancaran distribusi program bantuan sosial secara keseluruhan.

Akurasi pendataan menjadi fokus utama pemerintah dalam mengeksekusi program penjangkauan digital ini. Pembaruan basis data penerima manfaat tidak lagi sekadar mencocokkan nama dan alamat domisili, melainkan bakal mengintegrasikan teknologi pemindaian identitas fisik yang lebih akurat.

Pemerintah memanfaatkan sistem perlindungan sosial berbasis pengenalan wajah (face recognition) dan biometrik untuk menyaring data warga.

Penggunaan teknologi verifikasi biometrik ini diproyeksikan mampu mendongkrak presisi data penerima bantuan sehingga penyelewengan atau salah sasaran dapat diminimalkan.

Langkah verifikasi visual hingga tingkat identitas wajah dinilai krusial untuk memberantas kekeliruan penyaluran. Dalam praktik pendistribusian bantuan selama ini, penerima riil di lapangan tidak jarang ditemukan berbeda ketimbang daftar nama yang tercantum pada dokumen pendataan awal.

Meskipun arah program sudah dipetakan, besaran alokasi dana untuk pengadaan gawai tersebut hingga kini belum ditetapkan. Pemerintah masih kalkulasi kebutuhan riil di lapangan serta mengkaji kondisi objektif sebelum menentukan besaran nilai anggaran yang dialokasikan.

Sumber skema pendanaan beserta kementerian teknis yang memegang tanggung jawab langsung atas pengadaan fisik perangkat juga belum diputuskan.

Kementerian Sosial mengonfirmasi bahwa pembahasan khusus lintas kementerian yang membahas teknis pembagian tugas pengadaan ini belum digelar secara formal.

Penunjukan instansi eksekutor pengadaan unit HP gratis sepenuhnya berada di bawah kewenangan dan arahan Presiden. Kementerian Sosial sendiri memposisikan diri untuk terlibat aktif dalam ranah koordinasi pelaksanaan serta penyelarasan data penerima manfaat di lapangan.

Detail teknis mengenai syarat mutlak calon penerima serta jadwal pasti peluncuran program ini belum dirinci lebih jauh. Seluruh jajaran pemerintah masih mematangkan skema pendataan agar saat program berjalan, seluruh unit terdistribusi secara transparan kepada warga yang belum tersentuh akses perangkat digital.

Penulis: Juanda Data Wijaya

Berita Terbaru