![]() |
| Kementerian Komdigi menyoroti tiga isu utama mulai dari integrasi data hingga pelindungan privasi dalam RUU Adminduk. | Foto: Wamen Komdigi Nezar Patria (Komdigi) |
IDNWIRE.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital mengangkat tiga fokus utama yang menentukan arah pengaturan RUU Adminduk, mencakup integrasi data antarsistem, pelindungan data pribadi, serta kepastian hak akses lintas instansi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa regulasi tersebut dirancang untuk mengokohkan ekosistem digital nasional agar berjalan aman, sehat, dan produktif. Penjelasan itu disampaikan pada acara Paraf Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, hari Selasa.
Aspek interoperabilitas menjadi sorotan utama agar pemanfaatan data kependudukan lintas instansi tidak saling tumpang tindih.
Kementerian Komdigi menyambut baik rumusan Daftar Inventarisasi Masalah yang menempatkan integrasi data sejalan dengan kerangka Undang-Undang Satu Data Indonesia. Konsistensi penerapan aturan tersebut harus dikawal secara ketat hingga implementasinya di lapangan sesuai dengan undang-undang sektoral lainnya.
Sinkronisasi aturan juga diarahkan pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Sejumlah poin krusial yang memerlukan penegasan meliputi penerapan prinsip minimalisasi data, aturan pengecualian bagi korporasi, dan larangan bagi pihak tertentu untuk meminta salinan fisik dokumen kependudukan.
Klasifikasi tingkat data kependudukan mutlak diperjelas agar dasar hukum pemberian hak akses memiliki kepastian operasional yang selaras dengan berbagai regulasi perundang-undangan yang berlaku.
