![]() |
| KPK menunggu kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid guna membongkar aliran dana dalam kasus pemerasan HGB ATR BPN senilai miliaran rupiah. |
Executive Summary ▼
- Penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi untuk mengusut kasus pemerasan HGB ATR BPN di lingkungan kementerian pertanahan.
- Delapan orang resmi berstatus tersangka, termasuk empat individu yang terindikasi sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN.
- Operasi tangkap tangan dan penyitaan barang bukti mengamankan uang tunai hingga Rp106,3 miliar beserta tumpukan valuta asing dalam koper.
IDNWIRE.COM — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid pada Rabu (7/10/2026).
Pemanggilan ini dilakukan demi mengurai konstruksi perkara kasus pemerasan HGB ATR BPN yang melibatkan pejabat kementerian, pihak swasta, hingga mantan kepala daerah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa kepastian kehadiran sang menteri terus dipantau sepanjang hari.
Surat panggilan resmi telah dilayangkan sejak pekan sebelumnya. Langkah pemeriksaan ini ditujukan untuk menggali keterangan saksi secara mendalam berdasarkan kecukupan alat bukti.
Keterangan Nusron Wahid menjadi titik krusial lantaran empat dari delapan tersangka yang menetap di Rutan Cabang Gedung Merah Putih disinyalir memiliki hubungan dekat dengannya.
Keempat figur tersebut ialah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.
Jaringan ini terendus mengumpulkan uang suap dari pengurusan izin pertanahan. Praktik culas terungkap ketika PT Summarecon Agung Tbk berupaya mengubah status Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik di Kabupaten Bogor.
Pihak swasta perantara memediasi komunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.
Sontang mematok biaya Rp2 miliar untuk membuka blokir tanah tersebut. Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi lantas menyerahkan dana tunai Rp1,5 miliar kepada Erwin.
Dari angka itu, Sontang mengantongi Rp200 juta, sementara Erwin menerima modal suap tambahan sebesar Rp2,1 miliar dari perusahaan berbeda. Seluruh dana haram dikumpulkan oleh Arif Sugiyanto sebelum bermuara ke tangan Fahd A Rafiq sebagai penampung akhir.
Pengusutan perkara bermula dari operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas menyita total uang tunai senilai Rp106,3 miliar.
Saat menggeledah kediaman Arif Sugiyanto, tim menemukan uang tunai Rp31,86 miliar bersama jutaan mata uang asing yang tersimpan di dalam koper.
Selain memproses delapan tersangka termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi penyidik menyisir sejumlah lokasi strategis.
Sejak pertengahan hingga akhir September 2026, penggeledahan berlangsung intensif di kantor pusat Summarecon Jakarta, Kanwil BPN Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, hingga kantor swasta di Bandung Barat.
