![]() |
| Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Bekasi memperpanjang kerja sama TPST Bantargebang selama lima tahun dengan fokus teknologi energi sampah. | Foto: Pemkot Bekasi |
Executive Summary ▼
- TPST Bantargebang resmi memperpanjang masa kerja sama pengelolaan antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk durasi lima tahun mendatang.
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meneken kesepakatan tersebut di Balai Kota DKI Jakarta dengan menyertakan nilai kompensasi sebesar Rp362 miliar.
- Kedua wilayah sepakat mengalihkan metode penimbunan konvensional menuju pemanfaatan teknologi pengolahan sampah berbasis energi listrik dan Refuse Derived Fuel.
IDNWIRE.COM, Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperbarui durasi kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang untuk masa lima tahun ke depan. Dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 26 Oktober 2026.
Kelanjutan nota kesepahaman ini menargetkan perombakan total cara penanganan limbah perkotaan agar tidak lagi bertumpu pada metode penimbunan tanah konvensional. Kedua pimpinan daerah sepakat menyatukan tanggung jawab fiskal dan teknis guna memangkas volume sampah yang menggunung selama puluhan tahun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah memfinalisasi pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah berkolaborasi dengan Danantara yang berlokasi di kawasan Bantargebang. Kehadiran instalasi setrum tersebut diproyeksikan mampu memotong tingkat ketergantungan wilayah terhadap sistem pembuangan terbuka.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa penyelesaian masalah limbah menuntut pembagian beban yang adil antardaerah.
Proses penanganan kini difokuskan pada pemilahan sampah dari titik sumber, pengoptimalan kapasitas mesin pengolah, serta penerapan metode Refuse Derived Fuel di fasilitas Rorotan dan Bantargebang. Residu yang masuk ke area timbunan ditekan secara bertahap agar berubah fungsi menjadi sumber energi serta produk turunan bernilai ekonomis.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menambahkan bahwa proses pembahasan perpanjangan kontrak berjalan lancar tanpa hambatan berarti hingga tercapai mufakat.
Kehadiran pabrik pengubah sampah menjadi listrik diyakini segera beroperasi dalam waktu dekat untuk menyokong kebutuhan energi ramah lingkungan.
Paket pembaruan kontrak pengelolaan ini turut memuat ketentuan dukungan finansial dari ibu kota negara kepada daerah penyangga. Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana kompensasi senilai Rp362 miliar bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk kurun waktu lima tahun ke depan.
Penyaluran anggaran tersebut diikat langsung dengan kewajiban memperbaiki kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi pembuangan. Tri Adhianto menekankan pentingnya alokasi dana tersebut untuk mendongkrak aspek infrastruktur, pemberdayaan sosial, serta perlindungan kesehatan warga yang tinggal di ring terdekat kawasan pengolahan limbah.
