 |
| Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengecek langsung pelayanan Disdukcapil setelah muncul keluhan warga di media sosial. | Foto: Pemkot Bekasi |
Executive Summary ▼
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melakukan sidak ke Disdukcapil setelah muncul keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan di media sosial.
- Tri menemui warga yang sedang mengurus verifikasi data desil dan meminta Camat Bekasi Utara menindaklanjuti persoalan tersebut bersama kelurahan.
- Tri meminta aparatur pelayanan publik bekerja profesional, disiplin, berintegritas, dan tidak melakukan pungutan liar.
IDNWIRE.COM, Bekasi — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengecek langsung pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi setelah muncul sejumlah keluhan masyarakat melalui media sosial.
Tri tidak hanya memeriksa aktivitas aparatur. Ia mendatangi warga yang sedang mengantre dan menanyakan kebutuhan maupun kendala yang mereka hadapi saat mengakses layanan.
Kunjungan itu juga menjadi cara Tri melihat kondisi pelayanan secara langsung setelah berbagai respons muncul di media sosial. Sejumlah warga menyampaikan pengalaman kurang baik, sedangkan warga lainnya memberi apresiasi dan menilai pelayanan publik Kota Bekasi berjalan sesuai aturan serta tidak membutuhkan waktu lama.
Salah satu warga yang ditemui Tri adalah Suhana dari Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara.
Suhana datang ke Disdukcapil untuk mengurus verifikasi terkait data desil yang diperolehnya dari hasil sensus penduduk. Ia menyebut dirinya masuk dalam desil 2, tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.
Persoalan itu langsung ditindaklanjuti Tri dengan menghubungi Camat Bekasi Utara melalui sambungan telepon. Ia meminta pihak kecamatan bersama kelurahan memeriksa data tersebut agar warga memperoleh kepastian.
"Ini langsung ditindaklanjuti. Tolong nanti kecamatan dan kelurahan cek dan pastikan datanya, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian," ujar Tri.
Tri mengatakan sidak bukan dilakukan untuk sekadar mencari kesalahan aparatur. Ia ingin memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar dirasakan warga.
Menurut Tri, pelayanan publik perlu terus dievaluasi berdasarkan masukan masyarakat. Pengaduan yang disampaikan melalui media sosial juga menjadi bagian dari informasi yang perlu diperhatikan pemerintah.
"Pelayanan berjalan baik. Kita pastikan pagi-pagi tidak ada yang nongkrong di kantin. Kita ingin memastikan semua aparatur berada di tempat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Pengecekan tidak hanya diarahkan ke Disdukcapil. Tri juga memastikan pelayanan pada sejumlah perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.
Tri meminta aparatur yang bertugas memberikan pelayanan publik menjalankan pekerjaannya secara profesional, disiplin, dan berintegritas.
"Jangan sampai ada pungutan liar. Kita ini sudah digaji oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi berikan pelayanan yang terbaik," katanya.
Tri juga mengapresiasi warga yang menyampaikan pengalaman maupun masukan melalui media sosial. Menurut dia, respons masyarakat menjadi bentuk pengawasan terhadap pelayanan pemerintah.
Ia meminta setiap pengaduan yang masuk mendapat tindak lanjut sehingga warga tidak berhenti pada penyampaian keluhan tanpa memperoleh respons.
"Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan keluhan, tetapi tidak ada respons. Kita harus hadir memberikan solusi dan memastikan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan," pungkas Tri.
