 |
| Pembukaan ADEXCO 2026 menyoroti ancaman karhutla pada objek vital migas sekaligus mendorong penempatan pengurangan risiko bencana sebagai investasi pembangunan. | Dok: kemen ESDM |
Executive Summary ▼
- Pembukaan ADEXCO 2026 dan GFSR 2026 di Jakarta menegaskan perlunya percepatan mitigasi bencana akibat akumulasi perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta ketimpangan sosial.
- Kementerian ESDM mendesak penguatan sistem peringatan dini inklusif dan penetapan pengurangan risiko bencana sebagai investasi inti pembangunan nasional.
- Penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi sorotan utama karena mulai mengancam fasilitas pertambangan serta wilayah kerja minyak dan gas bumi di Papua Barat.
idnwire.com — Ancaman bencana alam akibat krisis iklim kini menuntut penanganan langsung pada akar masalah, sebagaimana ditekankan saat Pembukaan ADEXCO 2026 (The 5th Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference) bersamaan dengan GFSR 2026 di Jakarta, Rabu (9/9).
Forum internasional bertema Putting People at the Centre of Resilience ini mempertemukan pejabat kementerian teknis, BNPB, serta perwakilan organisasi dunia seperti PBB, ASEAN, dan Pacific Islands Forum.
Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini meluas di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua menjadi bukti riil tingginya eskalasi risiko tersebut.
Paparan karhutla tidak hanya merusak ekosistem dan mengganggu kesehatan publik, tetapi juga mengancam keberlangsungan infrastruktur vital sektor pertambangan maupun minyak dan gas bumi.
Wakil Menteri ESDM Yuliot mengonfirmasi bahwa laju kemunculan risiko Bencana baru saat ini bergerak melampaui kapasitas penanganan di lapangan. Kebakaran bahkan sempat mendekati area operasional migas di wilayah kerja Tangguh Bintuni, Provinsi Papua Barat, sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh tim gabungan.
"Hari ini kita tidak lagi bicara tentang bencana hanya sebagai kejadian alam yang berdiri sendiri. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial telah menyatu menjadi satu ancaman sistemik yang masif. Kita harus ingat bahwa every day counts. Menunda mitigasi risiko bencana hari ini berarti menumpuk korban jiwa di masa depan," tegas Yuliot.
Arah kebijakan mitigasi nasional ke depan mewajibkan penempatan skema pengurangan risiko sebagai investasi pembangunan, bukan sekadar pos pengeluaran operasional. Pendekatan ini mencakup pembangunan infrastruktur hijau yang tahan terhadap guncangan alam secara berkelanjutan.
Sistem peringatan dini (Early Warnings for All) dirombak agar mampu mengolah data teknis menjadi informasi lokal yang mudah dipahami kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan komunitas adat.
Penguatan skema ini didukung kerja sama lintas batas yang melibatkan sektor swasta, akademisi, organisasi non-pemerintah, hingga generasi muda.
