 |
| Sekjen Golkar M Sarmuji konfirmasi Nusron Wahid mundur dari DPP lebih dari 6 bulan lalu. Di sisi lain, KPK mengagendakan pemanggilannya terkait suap HGB Summarecon. | Foto: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid |
Executive Summary ▼
- Nusron Wahid mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar lebih dari 6 bulan lalu, diketahui langsung Ketua Umum Bahlil Lahadalia, dan kini berstatus kader biasa.
- KPK mengagendakan pemanggilan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor, dengan 8 tersangka—4 di antaranya orang kepercayaannya sudah ditetapkan.
- Profil Nusron Wahid menguat sejak lima kali lolos ke DPR dari Dapil Jateng II, menjadi ketum GP Ansor, hingga dilantik Menteri ATR dalam Kabinet Merah Putih.
IDNIWIRE.COM — Mundur dari kepengurusan DPP Partai Golkar lebih dari enam bulan lalu itu pengakuan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji terkait status Nusron Wahid. "Sudah lama. Seingat saya lebih dari 6 bulan lalu," ucap Sarmuji saat dihubungi Sabtu (19/9/2026).
Pengunduran diri Nusron sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Golkar diketahui dikirim langsung ke Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Alasan pastinya belum terungkap—Sarmuji hanya berkilah, "Mungkin ingin fokus ke hal lain." Status Nusron saat ini: tetap anggota atau kader biasa Golkar.
Kabar ini muncul di tengah nama Nusron mencuat usai KPK menggulirkan operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kementerian ATR/BPN sendiri membantah isu bahwa Nusron mundur dari jabatan menteri.
KPK Agendakan Pemanggilan Sang Menteri
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan Nusron Wahid mengikuti kebutuhan penyidikan.
KPK telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap HGB Summarecon, dan empat di antaranya ditengarai orang kepercayaan sang menteri. Diduga kuat Nusron mengetahui praktik korupsi yang melibatkan anak buahnya.
"Ya, nanti kita sama-sama tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini. Tentunya semuanya dipertimbangkan ya oleh penyidik, dianalisis kebutuhan saksi-saksi yang memang keterangannya, pengetahuannya dibutuhkan untuk membantu proses penyidikan perkara ini," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).
Budi menekankan bentuk kerja sama terbaik seorang pejabat adalah memenuhi panggilan penyidik secara langsung hadir, memberikan keterangan yang dibutuhkan.
KPK mengingatkan pejabat publik punya tanggung jawab moral untuk patuh pada hukum demi berjalan efektifnya penegakan hukum.
Nusron Wahid membantah mengetahui duduk perkara kasus tersebut. Jabatannya di Kabinet Merah Putih kini berada di ujung tanduk sambil menunggu langkah hukum penyidik.
Akar NU, Lima Kali ke Senayan
Lahir di Kudus, Jawa Tengah, 12 Oktober 1973, Nusron tumbuh dari keluarga muslim taat yang berakar pada tradisi Nahdlatul Ulama.
Jejak organisasinya kental dengan warna ke-NU-an: Ketua Lembaga Kajian dan SDM PCNU Depok (1998–2000), Ketua Umum PMII (2000–2003), hingga Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (2011–2016).
Garis akademisnya juga tegas. Nusron meraih gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, lalu melanjutkan magister ilmu ekonomi di Institut Pertanian Bogor.
Sebelum terjun ke politik praktis, ia sempat mengajar di UI, menjadi wartawan di Bisnis Indonesia, dan meneliti di Lembaga Pranata Pembangunan VI.
Karir pemerintahannya dimulai sebagai staf ahli Kementenarian BUMN (2000–2001), dilanjutkan staf ahli di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2001–2022)—meskipun rentang ini kerap dikoreksi menjadi 2001–2002.
Dari Dapil Jateng II ke Kabinet Merah Putih
Kepiawaian Nusron di medan pemilu membawanya lima kali berturut-turut lolos ke DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II meliputi Demak, Jepara, dan Kudus.
Pileg 2004 membuka pintu Senayan pertamanya, dilanjutkan 2009. Pada Pileg 2014 ia terpilih kembali namun memilih mundur setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BNP2TKI pada 27 November 2014.
Pileg 2019 membawanya kembali ke Senayan dengan tugas sebagai Ketua Panitia Khusus Hak Angket Haji menjelang akhir masa jabatan.
Di Pileg 2024 ia kembali terpilih dan sukses menaikkan perolehan suara Partai Golkar di dapilnya.
Puncak karir eksekutifnya terwujud Senin (21/10/2024), saat Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, sebagai salah satu dari 48 menteri Kabinet Merah Putih.
Di struktur DPP Golkar periode 2024–2029 pimpinan Bahlil, ia tercatat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian di bawah Fungsi Elektoral 1 sebelum pengunduran dirinya beberapa waktu lalu.
