 |
| Inggris menata ulang hubungan dengan Israel lewat pemblokiran total perdagangan barang dan jasa asal permukiman ilegal di Tepi Barat yang memicu kemarahan Tel Aviv. | Foto: Menlu Ingris Ed Miliband/Anadolu |
Executive Summary ▼
- Pemerintah Inggris memberlakukan sanksi pemblokiran perdagangan produk dan jasa dari permukiman ilegal Israel di wilayah Tepi Barat.
- Kebijakan tegas ini didasari pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) 2024 dan desakan publik Inggris yang mayoritas menolak impor dari area pendudukan.
- Respons keras datang dari Tel Aviv; Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan pengusiran Duta Besar Inggris sebagai balasan atas kebijakan tersebut.
idnwire.com — Pemerintah Inggris mengambil langkah konkret untuk menata ulang hubungan diplomatik dengan Tel Aviv melalui pemblokiran seluruh aktivitas perdagangan barang dan jasa yang berasal dari permukiman ilegal Israel, sebagaimana melansir laporan CNN Indonesia. Kebijakan ini mencakup penghentian akses pasar bagi sektor jasa, pembiayaan, hingga promosi periklanan yang berkaitan langsung dengan lokasi pendudukan di Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan keputusan pengetatan ini pada Selasa (8/9). Langkah tersebut menandai pergeseran sikap London yang kini secara aktif mengambil peran mendukung Palestina, menegaskan kembali solusi dua negara, serta mengecam keras krisis kemanusiaan yang menimpa warga Gaza akibat pembatasan bantuan oleh militer Israel.
Poin Penting Hukum Internasional dan Proyek E1
Landasan hukum perubahan sikap politik luar negeri Inggris ini selaras dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024. ICJ menyatakan tiap negara anggota PBB wajib menolak segala bentuk bantuan atau keterlibatan yang melanggengkan pendudukan Israel di tanah Palestina. London memandang perluasan kawasan perumahan sipil warga Israel di atas lahan tangkapan Perang 1967 sebagai tindakan ilegal yang mengancam prospek pembentukan negara Palestina merdeka.
Kondisi lapangan di Tepi Barat dinilai kian kritis seiring dilanjutkannya proyek pembangunan permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem. Proyek strategis Israel itu berisiko membelah wilayah Tepi Barat menjadi dua bagian terpisah, sehingga menutup akses geografis pembentukan negara Palestina. Meski total nilai perdagangan barang dan jasa kedua negara menembus angka £6 miliar pada 2025, London tetap mengeksekusi sanksi ini guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional.
Reaksi Keras Tel Aviv dan Gelombang Protes Washington
Pengumuman perombakan kebijakan ini memicu amarah pejabat tinggi Israel. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich merespons panas laporan tersebut dan menuntut tindakan balasan ekstrem dari pemerintahannya.
"Usir duta besar Inggris malam ini juga!" tegas Smotrich.
Kecaman senada dilontarkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee yang menuding pemerintahan Partai Buruh di Inggris digerakkan oleh kebencian. Kendati demikian, AS secara terpisah tetap memberikan tekanan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar membongkar deretan permukiman liar tanpa izin resmi.
Dukungan warga Inggris terhadap pemblokiran transaksi ekonomi ini sangat dominan. Hasil survei lembaga Opinium bersama Dewan Eropa yang dirilis ke The Guardian mencatat 46 persen masyarakat Inggris mendukung penuh larangan impor barang dari kawasan pendudukan, sementara kelompok yang menolak hanya berada di angka 18 persen.
