 |
| Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan instruksi khusus saat meninjau Yonif TP 339/Jaya Perkasa di Sumedang, mulai dari kualifikasi tempur hingga larangan razia miras. | Foto: Biro kemhan |
Executive Summary ▼
- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan dua fungsi utama Yonif Teritorial Pembangunan saat meninjau pangkalan di Sumedang, Jawa Barat.
- Prajurit TNI dilarang keras melakukan operasi penertiban minuman keras karena tugas tersebut berada di bawah wewenang Kepolisian dan Satpol PP.
- Pengembangan batalyon teritorial pembangunan di seluruh kabupaten/kota dirancang untuk mendukung Sishankamrata serta strategi pertahanan pulau-pulau besar.
IDNWIRE.COM — Prajurit TNI dilarang menggelar operasi penegakan maupun penertiban minuman keras di lapangan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan kewenangan razia miras sepenuhnya milik Kepolisian dan Satpol PP.
Pernyataan ini disampaikan Menhan saat memberikan pengarahan langsung dalam kunjungan kerja di Marshalling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 339/Jaya Perkasa, Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (25/9/2026).
Dibandingkan melakukan penertiban yang melintasi ranah instansi lain, personel militer diminta mengalihkan fokus untuk menggiatkan pos keamanan lingkungan (Siskamling) bahu-membahu bersama masyarakat.
Kehadiran prajurit di tengah permukiman warga dinilai krusial untuk menciptakan rasa aman sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Meski begitu, integrasi dengan rakyat wajib dijalankan tanpa melanggar aturan dan disiplin militer.
Kunjungan kerja ke Sumedang tersebut dilakukan Menhan bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Wakasad, Sekjen Kemhan, Kabaloghan Kemhan, serta Kasdam III/Siliwangi. Rangkaian kegiatan diawali penerimaan paparan kesiapan pangkalan dan operasional dari Danyonif TP 339/Jaya Perkasa, lalu dilanjutkan dengan peninjauan kesatrian.
Dalam pembekalannya, Menhan Sjafrie menggarisbawahi penguasaan peran ganda yang melekat pada Yonif Teritorial Pembangunan. Fungsi pertama ialah sebagai satuan tempur, di mana setiap prajurit wajib menguasai kualifikasi dasar seperti menembak, bela diri, dan patroli taktis untuk mencari serta menemukan sasaran.
Fungsi kedua mencakup peran teritorial pembangunan. Untuk menopang tugas ini, para personel dibekali keterampilan teknis yang terbagi dalam kompi-kompi khusus, mulai dari bidang konstruksi, kesehatan, hingga produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.
Pembangunan struktur Yonif TP yang sedang digencarkan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia merupakan bagian dari strategi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) serta penguatan pertahanan pulau-pulau besar.
Skema ini disiapkan untuk merespons berbagai situasi kontinjensi, baik Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Guna menjaga kehormatan serta kebanggaan satuan tempur, ketersediaan fasilitas latihan seperti lapangan tembak harus dimaksimalkan lewat kegiatan menembak rutin.
Sejalan dengan arahan Menhan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menginstruksikan seluruh unsur pimpinan satuan agar menyiapkan kapasitas personel secara optimal, baik sebagai prajurit tempur yang tangguh maupun sebagai satuan teritorial yang responsif terhadap kebutuhan warga.
