 |
| Ketua DPR Puan Maharani mendesak penanganan karhutla berada di bawah satu kendali, menyusul proses hukum KLH terhadap 21 korporasi yang lahannya terbakar. | Dok: DPR RI |
Executive Summary ▼
- DPR minta penanganan karhutla satu kendali untuk menghentikan dampak buruk kabut asap pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi warga.
- KLH memproses hukum 21 badan usaha di tujuh provinsi dengan total lahan terbakar mencapai 11.404 hektare.
- Kecepatan respons padamkan titik api serta penyusunan peta jalan pencegahan menjadi tuntutan utama DPR agar kebakaran tak berulang.
idnwire.com — DPR minta penanganan karhutla satu kendali diterapkan oleh pemerintah guna melindungi masyarakat dari dampak sistemik kebakaran hutan dan lahan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan tuntutan tersebut di Jakarta pada Jumat. Pendekatan terpadu dianggap mendesak karena ancaran kabut asap merusak kesehatan, melumpuhkan transportasi, menghentikan aktivitas pendidikan, dan memukul ekonomi warga hingga lintas wilayah.
KLH Sidik 21 Perusahaan Pemilik Lahan Terbakar
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperketat pengawasan terhadap korporasi yang diduga terlibat kebakaran. Data KLH per 2 September 2026 mencatat 21 badan usaha di tujuh provinsi memasuki tahap verifikasi lapangan atau penyegelan lewat pemasangan plang pengawasan. Kebakaran pada area milik puluhan perusahaan tersebut meluas hingga mencapai total 11.404 hektare.
Perusahaan terindikasi ini paling banyak berlokasi di Kalimantan Barat dengan jumlah tujuh unit bisnis. Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan menyumbang masing-masing empat badan usaha, Kalimantan Tengah tiga badan usaha, sedangkan Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau masing-masing mencatatkan satu korporasi. Puan menegaskan dukungan penuh terhadap penindakan ini dan meminta seluruh perkembangan sanksi diumumkan terbuka ke publik.
Peta Jalan Pencegahan dan Indikator Kunci Keselamatan
Puan mendesak pemerintah pusat, pemda, aparat penegak hukum, pengelola kawasan, dan masyarakat memadukan tindakan pemadaman dengan bantuan langsung bagi keluarga terdampak. Penanganan titik api menuntut respons cepat karena pembiayaan dan pengerjaan sumber daya membengkak saat area kebakaran terlanjur meluas. Keselamatan jiwa warga ditegaskan menjadi indikator keberhasilan utama penanggulangan bencana ini.
DPR akan mengawal ketat penyelesaian kasus dan pemulihan daerah terdampak. Pemerintah diminta memprioritaskan penyusunan peta jalan pencegahan karhutla yang terukur untuk memutus rantai kebakaran tahunan di wilayah rawan.
