 |
| Dedi Mulyadi meminta warga Jabar aktif mengawasi pembangunan infrastruktur dari dana publik. Dari kualitas jalan hingga aturan tonase kendaraan industri, ini pesannya. | Foto: Dedi Mulyadi/net |
Executive Summary ▼
- Pengawasan pembangunan infrastruktur dilakukan warga Jawa Barat atas imbauan Gubernur Dedi Mulyadi agar proyek di 27 kabupaten/kota sesuai rencana dan anggaran.
- Warga diarahkan memeriksa kualitas fisik jalan, teknis pelaksanaan, dan papan informasi proyek sebagai bagian dari pengawasan berbasis keterbukaan.
- Pemprov Jabar memberi dua pilihan bagi industri bermuatan berat: sesuaikan tonase dengan kapasitas jalan atau bangun sendiri jalur sesuai kebutuhan operasional.
IDNWIRE.COM, Jawa Barat — Pengawasan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat kini dibuka luas bagi partisipasi masyarakat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak warga di 27 kabupaten/kota tak lagi bersikap pasif terhadap proyek yang memakai anggaran publik, mulai dari kondisi fisik jalan hingga keterbukaan informasi pekerjaan.
Pengawasan dari warga dimulai dari hal yang paling mudah terlihat: kondisi fisik jalan yang dibangun di lingkungan sekitar. Warga juga dapat memantau bagaimana teknis pelaksanaan proyek berjalan di lapangan.
"Perhatikan kualitas jalannya, perhatikan teknis pelaksanaannya, lihat papan pengumumannya. Sehingga yang dikerjakan harus sesuai dengan terencana dan teranggarkan," ujar Dedi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (19/9/2026).
Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mekanisme ini. Spesifikasi pembangunan dan data pekerjaan yang terpampang di papan pengumuman proyek bisa diverifikasi warga, bukan sekadar melihat hasil akhir proyek.
Dana Publik, Kepentingan Warga
Alasan Dedi menegaskan pengawasan publik perlu digencarkan: anggaran pembangunan itu berasal dari uang warga sendiri, termasuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Masyarakat punya kepentingan langsung pada kualitas hasilnya.
"Seluruh warga Jawa Barat terus lakukan pengawasan terhadap pembangunan di Jawa Barat agar infrastruktur merata," kata Dedi.
Kepatuhan warga membayar pajak kendaraan, menurutnya, harus berbanding lurus dengan tanggung jawab pemerintah menyajikan infrastruktur berkualitas.
Ia menyampaikan apresiasi kepada warga yang selama ini menunaikan kewajiban itu.
"Karena anggaran itu merupakan anggaran kita bersama, bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh warga. Saya ucapkan terima kasih pajak kendaraan bermotornya," ucapnya.
Tonase Kendaraan Industri Disorot
Pengawasan tak cuma menyasar proyek pembangunan. Pemprov Jabar juga membidik penggunaan jalan oleh kendaraan berat milik industri, termasuk pabrik semen. Muatan melebihi kapasitas jalan mempercepat kerusakan dan menambah beban biaya pemeliharaan.
Pemerintah menerbitkan surat edaran sebagai penegasan kepada perusahaan industri besar agar menyesuaikan beban angkutan dengan kelas jalan yang dilalui. Bagi perusahaan yang butuh kapasitas angkutan lebih besar, dua pilihan disodorkan.
"Apabila tonasenya tidak sesuai dengan kapasitas jalan, maka langkahnya ada dua. Penyesuaian tonase dengan kapasitas jalan, menurunkan jumlah besaran barang material atau barang produksi yang dibawanya. Atau jalan tersebut diserahkan kepada perusahaan untuk dibangun sendiri sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh industri," jelas Dedi.
Infrastruktur dipandang sebagai aset bersama. Warga mengawal agar proyek berjalan sesuai perencanaan, dunia usaha memperhitungkan kapasitas jalan saat mendistribusikan barang.
