Executive Summary ▼
- Badan Gizi Nasional memangkas kesetaraan nilai insentif Dapur Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 6 juta per hari agar mengacu pada skala layanan fasilitas.
- Penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dialihkan fokusnya ke wilayah rawan stunting guna menghentikan perebutan calon penerima antar-mitra.
- Skema baru insentif mengubah estimasi masa balik modal investasi awal mitra yang semula dipatok rata dalam durasi dua tahun.
Pemerintah memangkas besaran insentif harian bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis yang selama ini dipatok rata Rp 6 juta per hari. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi di Kementerian Keuangan pada Jumat (28/8/2026) bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menggodok aturan baru penyaluran dana tersebut. Pembagian dana bakal disesuaikan dengan volume layanan serta performa masing-masing dapur.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026) malam, menilai penyamaan insentif Rp 6 juta per hari tidak adil bagi unit yang bekerja dengan jangkauan lebih luas. SPPG yang cuma menangani 500 sampai 1.000 orang tidak lagi mendapatkan jatah insentif yang sama dengan fasilitas berdaya tampung lebih besar atau berjarak jangkau 300 hingga 500 meter.
Dampak Waktu Balik Modal
Penyesuaian besaran insentif berimbas langsung pada durasi pengembalian modal awal pendirian SPPG. Perhitungan BGN berdasarkan skema lama mencatat masa balik modal mitra berada di angka dua tahun. Angka itu dihitung dari modal awal sebesar Rp 3,5 miliar per SPPG dengan operasional distribusi makanan 313 hari per tahun.
Sistem baru kelak membuat durasi pengembalian investasi tersebut bergeser. Sebagian SPPG berpotensi mencapai titik impas lebih cepat, sedangkan sebagian lainnya membutuhkan waktu lebih lama tergantung besaran insentif baru yang diterima.
Penyisiran Lokasi Penerima Manfaat
BGN mengevaluasi ulang titik-titik keberadaan SPPG yang beroperasi di lapangan. Penentuan lokasi dapur sebelumnya cuma bergantung pada inisiatif mitra yang mendaftarkan titik secara bebas asal berada di dekat sekolah dasar atau menengah. Pola lama memicu penumpukan fasilitas di satu area hingga timbul persaingan antarmitra dalam memperebutkan penerima makanan.
Orientasi pendirian dapur kini dialihkan penuh pada kebutuhan riil warga di daerah sasaran. BGN memprioritaskan area pemukiman yang memiliki angka krisis gizi seperti stunting ketimbang membiarkan mitra membuka fasilitas secara acak tanpa mempertimbangkan kondisi kedaerahan.
