Executive Summary ▼
- Hakim PN Jaksel menolak gugatan praperadilan Febrie Adriansyah dan menyatakan seluruh upaya paksa penyidik sah demi hukum.
- Penetapan tersangka dinilai sah karena mengantongi minimal dua alat bukti dari gelar perkara, tanpa keharusan memeriksa calon tersangka terlebih dahulu.
- Pelimpahan perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan Agung dinyatakan sebagai bentuk sinergi hukum yang valid tanpa perlu mengulang penyidikan dari awal.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan Febrie Adriansyah terkait keabsahan status tersangka, penggeledahan, penyitaan, hingga pencegahan ke luar negeri. Hakim tunggal Richard Edwin Basoeki membacakan amar putusan perkara nomor 134 Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ragunan, Kamis (27/8/2026).
Penyidik Kepolisian dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mengantongi minimal dua alat bukti sah yang didapat melalui gelar perkara pada 10 Jampidsus 10 Juli 2026 sebelum menetapkan status tersangka. Hakim menegaskan KUHAP tidak mewajibkan pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu selama dasar objektif dua alat bukti sudah terpenuhi. Rentang waktu pendek antara penyidikan dan penetapan tersangka tidak membuat proses hukum menjadi batal.
Penggeledahan dan Penyitaan Aset Dinilai Sesuai Prosedur
Penetapan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Cibinong tetap sah meski terdapat perbedaan nomor administrasi surat perintah penggeledahan antara SP.Dah/2934 dan SP.Dah/3006. Perbedaan nomor tersebut tidak mengubah objek tempat maupun ruang lingkup lokasi yang disasar penyidik.
Kehadiran perangkat lingkungan setempat juga bukan merupakan syarat mutlak dalam prosedur pelaksanaan penggeledahan. Penemuan barang pribadi seperti foto keluarga atau surat pribadi di lokasi tidak membatalkan keabsahan penyitaan uang, emas, serta dokumen transaksi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Amar Putusan Praperadilan Febrie Adriansyah
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Perkara No. 134 Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL)
| No | Poin Objek Praperadilan | Status Hukum | Pertimbangan Hakim |
|---|---|---|---|
| 1 | Penetapan Tersangka | SAH | Memenuhi syarat minimal 2 alat bukti sah dari hasil gelar perkara. |
| 2 | Penggeledahan | SAH | Sesuai izin Pengadilan Negeri Cibinong & berbasis dasar faktual penyidikan. |
| 3 | Penyitaan Aset | SAH | Penyitaan uang, emas, & dokumen transaksi valid memiliki hubungan dengan perkara. |
| 4 | Pencegahan Imigrasi | SAH | Dilakukan resmi demi kepentingan penyidikan & keberadaan tersangka. |
| 5 | Pelimpahan Perkara | SAH | Bentuk sinergi Polri - Kejagung, alat bukti mengikat tanpa ulang penyidikan dari 0. |
Keabsahan Pencegahan Imigrasi dan Pelimpahan ke Kejagung
Tindakan pencegahan ke luar negeri yang diajukan pada 11 Juli 2026 dinilai sah secara hukum demi menjamin keberadaan tersangka selama proses hukum berjalan. Keterlambatan pemberitahuan administratif tidak membuat keputusan pencegahan batal demi hukum berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian.
Konstruksi tindak pidana pencucian uang yang disangkakan tidak mewajibkan pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu. Pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian kepada Kejaksaan Agung merupakan bentuk kolaborasi antar-lembaga penegak hukum.
Seluruh alat bukti yang diperoleh Kepolisian tetap mengikat dan sah. Kejaksaan Agung tidak perlu mengulang proses penyidikan dari titik nol karena pengalihan tersebut bukan bentuk delegasi kewenangan.
Selain perkara ini, Febrie mengajukan gugatan praperadilan kedua dengan nomor 135/Pid.Pra/2026/PB JKT.SEL terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Pembacaan putusan untuk gugatan kedua yang menyoal penetapan tersangka tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat (28/8/2026).
