![]() |
| Pemerintah mengalokasikan Banpres UMKM sebesar Rp1,2 triliun untuk pemulihan usaha mikro korban bencana di Sumatera. Bantuan tunai Rp3 juta per unit usaha cair bertahap. | Foto dok: kemen umkm |
Executive Summary ▼
- Pemerintah menyiapkan dana Banpres UMKM lebih dari Rp1,2 triliun yang disalurkan bertahap pada 2026 dan 2027 untuk 400 ribu pengusaha terdampak bencana di Sumatera.
- Penerima manfaat memperoleh hibah tunai sebesar Rp3 juta per unit usaha mikro langsung ke rekening tanpa melalui perantara.
- Penentuan calon penerima wajib diusulkan kepala daerah dan diverifikasi silang melalui sistem SAPA UMKM yang terhubung ke basis data Dukcapil, OJK, SIKP, OSS, dan BKN.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan dana Banpres UMKM sebesar lebih dari Rp1,2 triliun untuk merehabilitasi unit usaha mikro yang terdampak bencana di Sumatera. Program pemulihan ekonomi ini bergulir secara bertahap selama dua tahun, yakni 2026 dan 2027, dengan alokasi anggaran Rp600 miliar per tahun. Target penyaluran mencakup lebih dari 400 ribu pelaku usaha mikro.
Penyaluran dana dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat tanpa perantara. Setiap pengusaha usaha mikro yang lolos verifikasi menerima hibah tunai senilai Rp3 juta. Skema ini difokuskan kepada pelaku usaha yang belum terjangkau akses pembiayaan perbankan maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Skema Verifikasi SAPA UMKM dan Usulan Daerah
Sistem penyaluran dana menetapkan pintu tunggal pengusulan data calon penerima melalui pemerintah daerah setempat, baik bupati maupun wali kota. Kementerian UMKM menolak pemrosesan data di luar rekomendasi resmi kepala daerah guna menjamin validitas sasaran di wilayah bencana.
Data yang diusulkan daerah disaring ketat secara digital melalui sistem SAPA UMKM. Pembuktian kelayakan memanfaatkan penelusuran basis data kependudukan Dukcapil, analisis rekam jejak keuangan SIKP dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), verifikasi legalitas Online Single Submission (OSS), hingga penyaringan status kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mencegah keterlibatan ASN.
Skema Penyaluran Banpres UMKM
Hibah Tunai Rp3 Juta Terdampak Bencana
Ketentuan Penerima KUR dan Afirmasi Khusus
Kategori pengusaha yang pernah mengambil KUR tetap berhak mendapatkan hibah tunai Rp3 juta ini, dengan syarat seluruh kewajiban kreditnya telah selesai dituntaskan. Sebaliknya, pengusaha yang statusnya masih aktif mengakses KUR tidak dimasukkan dalam daftar penerima bantuan presiden.
Kelompok debitur KUR aktif yang terdampak bencana diarahkan ke jalur kebijakan afirmasi terpisah yang berlaku sejak awal April 2026. Skema penanganan ini mencakup pemberian keringanan suku bunga 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027. Fasilitas penunjang lainnya berupa perpanjangan jangka waktu kredit, penyederhanaan pengajuan restrukturisasi lewat pesan singkat atau surel, hingga usulan penghapusbukuan dan penghapus tagihan kredit.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan kebijakan ini merupakan perintah langsung Presiden setelah peninjauan kondisi lapangan. "Niat kita murni untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, dan kita pastikan seluruh janji pemerintah kepada masyarakat di wilayah bencana terealisasi," ujar Maman saat Kick Off Sosialisasi Program Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana Sumatera di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Pemerintah pusat menyelaraskan koordinasi bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan integrasi data penerima berjalan akuntabel hingga seluruh alokasi dana terealisasi.
