 |
| Pemerintah bersiap menerapkan pembatasan pembelian Pertalite pada akhir tahun. Kebijakan ini menyasar golongan desil 9 dan 10, sementara sepeda motor bebas aturan. |
Executive Summary ▼
- Pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite mulai akhir tahun 2026
- Pembatasan menyasar kelompok masyarakat desil 9 dan 10, namun pengguna sepeda motor dibebaskan dari aturan
- Kebijakan ini bertujuan mengendalikan beban APBN di tengah fluktuasi harga minyak dunia
- Sistem pembatasan sudah siap dan sedang disimulasikan untuk waktu penerapan serta estimasi penghematan
Implementasi kebijakan pembatasan pembelian Pertalite berpeluang mulai berjalan pada akhir tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan skema pengetatan ini difokuskan kepada kelompok masyarakat kategori tingkat kesejahteraan desil 9 dan 10 guna mengendalikan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sistemnya sudah siap, namun kita sedang melakukan simulasi (exercise) untuk menentukan kapan waktu yang paling tepat untuk memulainya. Serta berapa besar penghematan yang bisa kita lakukan," kata Purbaya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Sepeda Motor Bebas Aturan Pembatasan
Pengguna kendaraan roda dua tidak masuk dalam kriteria pengetatan distribusi BBM bersubsidi ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kelompok pengguna sepeda motor tetap dapat membeli BBM jenis Pertalite tanpa batasan.
"Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok," tegas Bahlil.
Kalkulasi Sistem dan Penghematan Anggaran
Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi disiapkan pemerintah sebagai antisipasi atas dinamika harga minyak mentah dunia yang terus berfluktuasi. Pengetatan alokasi Pertalite bagi golongan mampu ditujukan agar pengeluaran negara bertahan sesuai batasan anggaran hingga akhir tahun.
Sistem teknis pembatasan telah rampung dibuat. Tahap pengujian mendalam dan simulasi terukur terus dikerjakan untuk menghitung secara pasti total konsumen yang akan terdampak beserta estimasi penghematan kas negara.
