Executive Summary ▼
- Komisi III DPR mematok target pengesahan RUU Perampasan Aset selesai paling lambat dalam rapat paripurna DPR RI pada bulan Desember 2026.
- Waktu pembahasan efektif yang tersisa hanya sekitar delapan minggu masa sidang untuk menggelar RDPU, kerja harmonisasi, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan.
- Pembahasan substansi berfokus pada keseimbangan kewenangan negara lewat non-conviction based asset forfeiture (NCB) dan pembuktian terbalik dengan perlindungan hak warga negara.
Pengesahan RUU Perampasan Aset dipastikan rampung paling lambat pada rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026. Perhitungan waktu efektif menunjukkan Komisi III DPR hanya memiliki sisa waktu pembahasan sekitar delapan minggu masa sidang setelah dipotong periode reses.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memaparkan alokasi waktu delapan minggu tersebut dipakai untuk menuntaskan sejumlah tahapan teknis. Agenda mencakup Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penyerapan aspirasi, proses harmonisasi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), pengesahan tingkat pertama, hingga pengambilan keputusan tingkat kedua di paripurna.
Penyerapan Aspirasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan
Tahap penyerapan aspirasi publik telah berjalan lewat pelaksanaan 35 kali RDPU, tiga kali kunjungan kerja daerah, dan penerimaan masukan tertulis dari puluhan organisasi masyarakat. Mengingat tenggat waktu yang kian terbatas, publik yang ingin menyerahkan masukan susulan diarahkan untuk mengirimkan berkas konsep secara tertulis. Pemetaan pendapat masyarakat menunjukkan dukungan kuat pada pembentukan aturan ini, sekaligus dorongan agar perumusan dilakukan secara cermat demi mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum.
Mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa putusan pidana menjadi salah satu poin utama yang didalami DPR bersama pemerintah. Instrumen ini dirancang untuk mengejar aset kejahatan saat pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diproses hukum. Penerapannya bakal dipagari melalui kontrol pengadilan, prosedur keberatan, dan jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang menguasai aset secara sah dan beritikad baik.
Aturan Pembuktian Terbalik dan Pembagian Kewenangan
Formulasi pembuktian terbalik diarahkan agar negara tidak mengambil alih aset seseorang semata-mata atas dasar dugaan. Pembuktian mewajibkan adanya standar bukti awal yang jelas sebelum beban menjelaskan asal-usul aset diberikan kepada pemilik, seluruhnya dijalankan dalam koridor due process of law.
Aturan baru ini disiapkan untuk mempertegas batas kewenangan antarlembaga penegak hukum dari tahap penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, hingga pengelolaan aset. Kejelasan fungsi antarinstansi dipasang untuk mencegah tumpang tindih kewenangan yang berisiko memunculkan hambatan baru dalam praktik pemulihan aset (asset recovery).
