![]() |
| Muktamar NU menetapkan jual beli Bitcoin diperbolehkan sebagai aset digital atau komoditas, namun hukumnya haram jika digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. | Ilustrasi Foto: Dihasilkan AI |
Executive Summary ▼
- Keputusan Muktamar NU dalam sidang Komisi Bahtsul Masail mengategorikan Bitcoin memenuhi syarat sebagai mal atau harta digital yang sah diperjualbelikan.
- Penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran pengganti Rupiah dinyatakan haram karena menabrak aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Hasil pembahasan hukum fikih ini telah diserahkan secara resmi kepada Ketua Steering Committee (SC) Muktamar Ke-35 NU M Nuh.
Sidang Komisi Bahtsul Masail dalam forum Muktamar NU menetapkan hukum jual beli Bitcoin diperbolehkan selama diposisikan sebagai komoditas atau aset digital. Status hukumnya berbalik menjadi haram ketika instrumen kripto ini dipakai sebagai alat pembayaran pengganti Rupiah di wilayah Indonesia.
Melansir laporan NU Online, juru bicara sidang Kiai Mahbub menegaskan penentuan status ini merujuk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memosisikan Bitcoin sebagai aset digital, bukan mata uang resmi. Mata uang tunggal yang diakui secara hukum di Indonesia adalah Rupiah.
Kriteria Bitcoin Sebagai Aset Digital
Komisi Bahtsul Masail mengategorikan Bitcoin memenuhi kriteria mal atau harta dalam perspektif fikih. Aset kripto ini dinilai memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang diakui secara sosial ('urfunnas), sepanjang penggunaannya tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.
Nilai Bitcoin secara faktual terbukti terjaga dan tidak pernah anjlok hingga bernilai nol. Kepemilikan aset ini juga bisa dialihkan antarpihak secara sah melalui mekanisme teknologi digital menggunakan private key.
Sebab Hukum Haram Alat Pembayaran
Pelarangan Bitcoin sebagai alat pembayaran berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Aturan negara tersebut mewajibkan penggunaan Rupiah untuk seluruh transaksi pembayaran di Indonesia.
"Haramnya karena bertentangan dengan undang-undang. Kalau kita bikin alat tukar biasa saja, tapi karena ada larangan dari pemerintah, inilah yang menjadikan haram. Istilah sah tapi haram itu penting," kata Kiai Mahbub.
Seluruh berkas hasil pembahasan Bahtsul Masail terkait kedudukan hukum aset digital ini diserahkan kepada Ketua Steering Committee (SC) Muktamar Ke-35 NU M Nuh untuk disahkan dalam rangkaian agenda puncak.
