Lewati ke konten
Terkini:
Pilihan redaksi IDNWire: berita-berita penting yang disorot editor, dari isu nasional, ekonomi, bisnis hingga hukum.
Jabar Terkini: Menghubungkan Daerah, Mengawal Pemerintahan, Mengabarkan Peristiwa.
Infografik IDNWire merangkum data, isu, dan kebijakan penting dalam visual yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

Kasus Rekening Botok AMPB: Yusril Tegaskan Satgas TPPU Tak Perintah Pembekuan

IDNWire

Oleh Redaksi idnwire

8/27/2026 01:39:00 PM --:-- WIB

Ukuran Teks:
Kemenko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra
Polda Metro Jaya dan Bank Mandiri resmi mengaktifkan kembali rekening donasi milik Supriyono alias Botok setelah penelusuran hukum sumber dana rampung dilaksanakan. | Foto dok: Yusril Ihza Mahendra/youtube Kemenko Kumham Imipas RI
Executive Summary ▼
  • Kepolisian dan Bank Mandiri mengaktifkan kembali rekening Botok AMPB setelah penyidikan legalitas alokasi dana donasi dinyatakan selesai.
  • Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi Satgas TPPU dan PPATK tidak pernah mengeluarkan instruksi pembekuan rekening tersebut.
  • Polda Metro Jaya menegaskan penundaan transaksi sebelumnya dijalankan sesuai batas kewenangan UU TPPU guna memverifikasi sumber dana masyarakat.

Polda Metro Jaya bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk resmi mengaktifkan kembali rekening Botok AMPB milik Supriyono, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Pengumuman pembukaan blokir penundaan transaksi tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin menyatakan proses verifikasi atas akun penampung dana unjuk rasa tersebut telah tuntas.

"Kami sudah memperoleh fakta hukum dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan donasi dan rekening yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap penundaan rekening tersebut dapat dijalankan kembali dan kembali menjadi kewenangan dari Bank Mandiri," kata Iman.

Penjelasan Menko Kumham Imipas Soal Aturan UU TPPU

Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan posisinya selaku Ketua Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Lembaga yang dipimpinnya maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak pernah menerbitkan perintah pembekuan atau penundaan transaksi pada rekening milik Supriyono alias Botok.

Yusril berkoordinasi langsung meminta klarifikasi dari Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono dan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Merujuk aturan Undang-Undang TPPU, institusi kepolisian memang mengantongi kewenangan melangsungkan penundaan sementara transaksi perbankan bila terdeteksi dugaan tindak pidana. Kewenangan ini dibatasi durasi paling lama 5 hari kerja sebelum diambil penetapan status hukum penghentian atau penglanjutan perkara.

"Pemerintah tidak akan melakukan hal-hal yang berada di luar kewenangan yang diberikan oleh hukum itu sendiri," ujar Yusril.

Klarifikasi Bank Mandiri dan Kepolisian

Rekening penampung atas nama Supriyono awalnya diperuntukkan menghimpun donasi publik guna mendanai aksi penyampaian pendapat aliansi masyarakat Pati di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026).

Iman merinci tindakan penundaan transaksi tempo hari murni ditujukan memverifikasi bahwa seluruh dana donasi yang terkumpul berasal dari sumber-sumber yang sah serta tidak melanggar ketentuan hukum. Langkah pemeriksaan fisik arus uang ini diambil untuk melindungi pihak donatur maupun penerima donasi.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan mengonfirmasi pihak perbankan mengeksekusi pengaktifan kembali sistem transaksi rekening nasabah tersebut. Langkah pemulihan akses layanan perbankan dilakukan mengikuti permintaan resmi hasil koordinasi Komisi III DPR RI, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, dan jajaran penyidik kepolisian.

Penulis/Editor: Juanda Data Wijaya

Berita Terbaru