![]() |
| Anas Urbaningrum mengusulkan perampingan kabinet Prabowo Subianto guna merespons penurunan tingkat kepuasan publik serta mempercepat koordinasi antarkementerian. | Ilustrasi/Foto dok: youtube stepres |
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengajukan usul perampingan kabinet Prabowo Subianto merespons tren penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Langkah redefinisi struktur ini dinilai penting untuk memangkas jalur koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan membangun citra birokrasi yang efisien.
Pemerintah juga diminta menghentikan manuver peluncuran program baru yang bersifat sementara (ad hoc). Kebijakan tersebut mendesak diterapkan mengingat ruang anggaran negara yang terbatas.
"Kembali fokus untuk memenuhi janji kampanye yang eksplisit. Apalagi dengan ketersediaan anggaran yang relatif cupet. Manuver berupa kreasi program-program yang cenderung dadakan, bersifat ad hoc, sebaiknya tidak lagi dilakukan," ungkap Anas lewat unggahan di akun media sosial resminya, Sabtu (1/8/2026).
Ketimpangan Ritme Kerja dan Isu Soliditas Menteri
Persoalan utama pemerintahan saat ini bersumber dari irama kerja menteri yang belum mengimbangi kecepatan Presiden. Struktur kementerian yang gemuk berisiko memperlambat kerja birokrasi dan memicu perbedaan produktivitas antar-instansi.
"Kabinet yang terlalu gemuk bisa menciptakan keadaan: Presiden lari kencang, kerja sangat keras, tetapi ada sebagian dari 'keluarga besar kabinet' hanya bekerja sekadarnya," ujar mantan Ketua Umum HMI tersebut.
Soliditas internal berpotensi terganggu jika muncul persepsi pengistimewaan terhadap personel atau kementerian tertentu. Seluruh menteri wajib bergerak seirama dalam satu komando kepemimpinan Presiden tanpa pembagian prioritas yang timpang.
Strategi Komunikasi dan Fokus Sektor Publik
Perbaikan respons masyarakat memerlukan pembenahan dalam pola komunikasi publik. Pemerintah disarankan menguasai ruang narasi melalui agenda strategis ketimbang menghabiskan energi merespons polemik secara berulang.
Peningkatan kinerja perlu difokuskan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian warga. Bidang pemenuhan pangan, layanan kesehatan, kualitas pendidikan, penyediaan lapangan kerja, pelayanan publik, hingga jaminan keamanan menjadi kunci utama pengembalian kepercayaan rakyat.
"Rakyat berharap kinerja pemerintah makin baik dan itu akan terpantul pada angka approval rating yang juga baik (membaik)," kata Anas.
