Langkah taktis pemulihan pada wilayah terdampak bencana alam di Sumatera Barat terus mendapat pengawalan ketat dari jajaran pusat. Pemerintah Kabupaten Solok tercatat telah menerima suntikan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp144,67 miliar yang akan didistribusikan secara utuh. Anggaran jumbo tersebut wajib segera dikonversi menjadi program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan hidup harian masyarakat di area terdampak.
Proses pengawasan berkala di lapangan yang dipimpin langsung oleh Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR lewat agenda rapat koordinasi bersama Bupati Solok beserta jajaran kepala dinas daerah. Berdasarkan data yang dikutip dari laman resmi Kemendagri, realisasi serapan dana belanja ini baru menyentuh angka 17,35 persen atau setara Rp25,09 miliar hingga pertengahan Juli 2026. Percepatan dalam penyerapan modal tertinggi saat ini berada pada sektor penguatan ekonomi warga. Nilai total anggaran tersebut sudah mencakup pembagian eksternal berupa bantuan keuangan khusus senilai Rp2 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah.
Percepatan Pembangunan Huntap dan Infrastruktur Pelayanan Dasar
Aktivitas pengerjaan fisik pada sektor fasilitas umum, pendidikan, hingga kesehatan kini mulai dipacu setelah sempat tertahan karena proses penyesuaian regulasi belanja dan DPA Perubahan yang baru rampung akhir Juni. Target prioritas pembangunan daerah kini menyasar perbaikan akses jembatan, konektivitas jalan, irigasi, dan sarana sanitasi warga. Tim teknis memastikan bahwa titik penempatan untuk 180 unit hunian tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal sudah dikunci sesuai dokumen Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk).
Legalitas pemanfaatan ruang untuk kompleks perumahan baru tersebut dipastikan aman karena telah mengantongi persetujuan resmi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain hunian, pasokan kebutuhan air bersih juga menjadi fokus utama pemulihan dengan target perbaikan pada tujuh titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sektor fasilitas pendidikan juga ikut mendapat porsi penanganan lewat rencana rehabilitasi delapan gedung sekolah yang mengalami kerusakan fisik akibat terjangan bencana.
Rehabilitasi Lahan Pertanian Sawah dan Normalisasi Sungai Kritis
Pemulihan sektor produktif menjadi tantangan tersendiri menyusul adanya laporan kerusakan berat pada 80 hektare lahan pertanian sawah di wilayah Solok. Petugas di lapangan baru berhasil membersihkan timbunan material sedimen banjir pada area seluas 16 hektare. Sisa lahan seluas 64 hektare lainnya sedang diusulkan untuk penyesuaian status klasifikasi kerusakan agar bisa secepatnya menerima kucuran bantuan pemulihan dari pihak Kementerian Pertanian.
Kondisi dua aliran sungai utama di Solok saat ini juga memerlukan intervensi alat berat dalam skala besar karena tingkat pendangkalan yang parah. Warga mendesak adanya pengerukan dan normalisasi pada Sungai Saniang Baka sepanjang 20 kilometer serta Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang 15 kilometer guna menekan risiko luapan air saat curah hujan tinggi.
"Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing. Satgas PRR juga memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait percepatan penanganan lahan pertanian terdampak," tulis Tim Korwil Satgas PRR dalam laporannya.
