Lewati ke konten
Terkini:
Pilihan redaksi IDNWire: berita-berita penting yang disorot editor, dari isu nasional, ekonomi, bisnis hingga hukum.
Jabar Terkini: Menghubungkan Daerah, Mengawal Pemerintahan, Mengabarkan Peristiwa.
Infografik IDNWire merangkum data, isu, dan kebijakan penting dalam visual yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

Refocusing Program Makan Bergizi Gratis: Pemerintah Izinkan Sekolah Mampu Menolak

IDNWire

Oleh Tim Redaksi

7/29/2026 07:53:00 PM --:-- WIB

Ukuran Teks:
Rapat Koordinasi Terbatas Perbaikan Tata Kelola Program MBG
Pemerintah mengarahkan refocusing Program Makan Bergizi Gratis. Sekolah unggulan atau siswa mampu diberi fleksibilitas menolak porsi masakan agar tepat sasaran. | Foto dok: ald/HUMAS MENPANRB

Pemerintah membuka ruang bagi sekolah unggulan atau siswa dari keluarga mampu untuk menolak porsi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Kebijakan refocusing ini diambil untuk memastikan penyaluran bantuan gizi berjalan adil dan tepat sasaran tanpa memicu kesan diskriminatif.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan seluruh sekolah di semua jenjang tetap masuk dalam daftar penerima program sesuai arahan Presiden. Namun, aturan ini memberikan fleksibilitas bagi pihak sekolah atau orang tua yang menilai kebutuhan gizi anak-anaknya sudah terpenuhi secara mandiri.

"Karena perintah Bapak Presiden, semua dikasih. Kecuali yang tidak mau. Karena kalau kita nggak kasih, nanti dibilang pemerintah pilih kasih, tidak adil. Semua dikasih, tapi kecuali yang tidak mau," ujar Zulkifli Hasan di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Langkah menolak porsi makanan bagi siswa yang sudah berkecukupan gizi dinilai dapat memangkas beban anggaran negara. Penolakan tersebut murni atas kesadaran dan kemampuan mandiri penerima manfaat, bukan karena penataan yang tebang pilih dari pemerintah.

Target Verifikasi Data dan Titik SPPG Rampung Sebulan

Pemerintah mengejar tenggat waktu satu bulan untuk menuntaskan penataan ulang data 63 juta penerima manfaat. Pembenahan ini berjalan sejajar dengan proses verifikasi terhadap 27.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Penataan ulang ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis yang dipimpin Kemenko Pangan. Rapat tersebut melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan data operasional di lapangan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengambil peran dalam penyempurnaan proses bisnis dan penataan kelembagaan. Langkah ini ditujukan untuk mengunci akurasi data sasaran sekaligus meningkatkan transparansi pelaksanaan operasional.

Koordinasi Lintas Kementerian Perkuat Tata Kelola

Rapat koordinasi lintas instansi ini menghadirkan jajaran pejabat pimpinan kementerian dan lembaga negara. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Deputi SDM Aparatur Aba Subagja, serta Plt. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemda Wilayah IV Hijrah Apriyansyah.

Jajaran menteri dan kepala lembaga lain yang terlibat meliputi:

  • Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

  • Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy

  • Menteri Agama Nasaruddin Umar

  • Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji

  • Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono beserta Wakil Kepala BGN Trenggono dan Agustina Arumsari

  • Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah

  • Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq

  • Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan

Penguatan koordinasi ini difokuskan pada penyempurnaan rantai pasok dan efektivitas eksekusi di lapangan agar pengawasan penerima manfaat terintegrasi secara penuh.

Penulis/Editor: Bagus Setiawan

Berita Terbaru