 |
| Kementerian PU menargetkan penyusunan DED Gedung DPRD NTB rampung Oktober 2026. Pembangunan fisik diusulkan mulai TA 2027 usai pengerjaan pembongkaran tuntas. | Foto Dok: Kementerian PU |
Pembangunan Fisik Diusulkan Berjalan pada TA 2027
Proses penyusunan DED Gedung DPRD NTB yang berlangsung sejak April 2026 kini memasuki paruh akhir dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Dokumen teknis ini mencakup perancangan arsitektur, kalkulasi struktur, instalasi utilitas, hingga detail rencana anggaran biaya (RAB).
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Provinsi NTB Dades Prinandes menegaskan keberadaan dokumen perencanaan tersebut menjadi patokan utama sebelum pengerjaan di lapangan dimulai.
"Penyusunan DED membutuhkan waktu sekitar enam bulan dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Setelah dokumen perencanaan selesai, pembangunan fisik diusulkan dapat dimulai pada Tahun Anggaran 2027," ujar Dades.
Langkah ini diambil guna memulihkan fungsi fasilitas publik usai Gedung DPRD NTB terbakar dan mengalami kerusakan berat pascaaksi demonstrasi di Kota Mataram pada Agustus 2025.
Opsi Desain dan Persiapan Lelang Dini
Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya Meike Kencanawulan bersama Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono telah menyerahkan beberapa alternatif desain bangunan saat meninjau lokasi bersama Komisi V DPR RI, Rabu (22/7). Ketua DPRD Provinsi NTB telah menyepakati satu opsi desain resmi untuk dikembangkan ke dalam DED.
Sembari menunggu dokumen teknis tuntas, pemerintah daerah sedang merampungkan proses penghapusan aset. Di saat bersamaan, pembersihan dan pembongkaran fisik bangunan lama yang hancur sudah memasuki fase akhir.
Untuk mempercepat realisasi proyek, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong agar tahapan lelang dini segera dibuka tanpa menunggu penetapan anggaran final.
"Tadi juga sudah disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PU agar dilakukan lelang dini. Jadi begitu anggarannya tersedia, kontrak bisa langsung berjalan sehingga penyelesaiannya lebih cepat," kata Lasarus.
Pengalokasian Anggaran Melalui DIPA 2027
Skema pembiayaan pembangunan kembali Gedung DPRD NTB kini dibahas lintas kementerian, melibatkan Kementerian PU, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas. Pos anggaran penanganan infrastruktur ini nantinya dimasukkan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2027.
Triono Junoasmono menjelaskan koordinasi politik dengan DPR diperlukan untuk memastikan ketersediaan dana tepat waktu.
"Kami mengharapkan dukungan Komisi V DPR RI agar anggaran dapat dialokasikan pada DIPA TA 2027 sehingga proses lelang dapat segera dilaksanakan," tutur Triono.
