DPP PDIP surati Badan Gizi Nasional minta data kader terlibat proyek Makan Bergizi Gratis demi menyisir potensi pelanggaran etik di lingkup internal organisasi. Langkah bersurat ini ditempuh menyusul adanya klaim dari otoritas pangan tersebut yang mengindikasikan jejaring partai politik masuk dalam pusaran pengadaan logistik program kesejahteraan tersebut. Pimpinan pusat partai banteng ingin memastikan seluruh anggotanya mematuhi garis instruksi untuk tidak menyalahgunakan kebijakan pemerintah demi motif pengayaan finansial personal.
Respons Klaim Otoritas Pengadaan Makan Bergizi Gratis
Sikap proaktif ini diambil setelah Wakil Kepala BGN memberikan pernyataan terbuka mengenai keterlibatan elemen partai politik dalam pengadaan melalui SPPG. Berdasarkan laporan Detik, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengonfirmasi bahwa dokumen permohonan informasi telah dikirimkan secara resmi, namun hingga pertengahan Juli ini belum ada respons balik dari pihak instansi.
"Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut," ujar Hasto saat ditemui wartawan di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
Aturan Ketat Organisasi dan Konsekuensi Penertiban Internal PDIP
Pernyataan dari pejabat teras lembaga negara tersebut diposisikan sebagai landasan serius bagi pengurus pusat untuk menguji integritas para kadernya di lapangan. Hasto Kristiyanto menggarisbawahi, kepastian data dari instansi terkait sangat krusial agar organisasi dapat mengesekusi tindakan disiplin secara objektif dan terukur.
"Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami," kata Hasto menjelaskan orientasi pembenahan partainya.
Kebijakan mendasar partai telah mematok batasan kaku yang mengharamkan pemanfaatan agenda sosial kemasyarakatan sebagai ladang bisnis pengurus. Program pemenuhan nutrisi nasional dinilai harus steril dari kepentingan pemburu rente, terutama yang bernaung di bawah bendera partai.
"Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut," ucapnya.
Manajemen organisasi kini mengambil posisi bersiap menanti iktikad keterbukaan dari lembaga mitra pemerintah. Jika akses informasi mengenai nama-nama makelar proyek tersebut tetap ditutup, markas pusat partai dipastikan mengambil opsi korespondensi lanjutan yang lebih tegas. "Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya," tutur Hasto menutup keterangan
