Krisis Upah dan Mogok Massal Gerai Bojonegoro
Program ekonomi kerakyatan Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto langsung dihantam badai tata kelola pada bulan-bulan pertama operasionalnya. Melansir laporan BBC Indonesia, sebanyak 54 gerai di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sempat melakukan aksi mogok massal dengan menutup toko pada Jumat pekan lalu. Aksi dipicu oleh protes para pekerja terkait ketidakjelasan ikatan kontrak, sistem manajemen, serta pemotongan upah sepihak.
Ketua Asosiasi Koperasi Desa Merah Putih Bojonegoro, Sugianto, mengakui aksi tutup toko tersebut merupakan strategi menggertak PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pengelola nasional yang ditunjuk pemerintah. Para pekerja menuntut kepastian upah yang selama masa pelatihan hanya dipatok Rp1,9 juta per bulan. Jika dibagi dengan 25 hari kerja, para pekerja hanya membawa pulang uang Rp76.000 per hari. Angka ini jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bojonegoro tahun 2026 yang menyentuh Rp2.685.983.
Selain masalah nominal, para buruh toko belum memegang kontrak kerja resmi. Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, membenarkan carut-marut tersebut. Edi menemukan di lapangan bahwa upah yang diterima warganya bervariasi secara acak, mulai dari Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta, bahkan ada yang hanya mendapat Rp76.000 karena kesalahan input sistem absen digital milik pengelola.
Kritik Model Bisnis dan Pemangkasan Dana Desa
Keresahan di tingkat bawah tidak hanya berkutat pada urusan dapur pekerja, melainkan pada struktur fundamental bisnis jajaran koperasi ini. Edi Sampurno membeberkan bahwa modal awal tiap gerai mencapai Rp3 miliar, yang ironisnya bersumber dari pemangkasan Dana Desa oleh pemerintah pusat. Dengan modal sebesar itu, performa penjualan justru sangat mengenaskan. Taksiran omzet harian satu gerai hanya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp300.000.
"Kok semakin hari semakin susut, tidak bertambah varian barangnya," keluh Edi memantau stok barang yang terus menipis dalam dua bulan terakhir.
Proses rekrutmen pegawai juga dituding serampangan. Pemerintah desa hanya diberi waktu singkat untuk menjaring nama tanpa aturan formal, dan seluruh proses penilaian oleh pengelola dilakukan hanya melalui aplikasi pesan WhatsApp. Edi mengaku sempat mencoba menghubungi penanggung jawab wilayah dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk meminta kejelasan nasib warganya, namun pihak manajemen memilih bungkam.
Analisis Kegagalan Regulasi Top-Down Koperasi Desa Merah Putih
Kondisi riil lapangan ini membuat pengamat ekonomi dan UMKM dari Strategy Cita Semesta, Ridwan Mahmudi, mengeluarkan prediksi suram. Kelangsungan bisnis Koperasi Desa Merah Putih diyakini tidak akan berumur panjang dan diproyeksikan rontok sebelum genap satu tahun berjalan.
Berdasarkan analisis matematika bisnis, Ridwan memetakan empat fatalitas manajemen yang terjadi secara sistemik:
| Faktor Kegagalan | Dampak Operasional |
|---|---|
| Pendekatan Top-Down | Koperasi dipaksakan dari atas sebagai instrumen politik, bukan lahir dari kebutuhan riil dan inisiatif ekonomi masyarakat bawah. |
| Penyeragaman Usaha | Semua desa dipaksa membuka toko kelontong/retail bahan pangan, menumpulkan kreativitas serta potensi unik lokalitas masing-masing desa. |
| Tanpa Studi Kelayakan | Banyak gerai dibangun di lokasi sepi seperti lereng gunung, hutan, dan perkebunan, sehingga kehilangan traffic pembeli. |
| Pelatihan Militeristis | Manajer toko dilatih dasar militer (yang menelan korban jiwa) alih-alih diberikan ilmu akuntansi, manajemen retail, dan proyeksi cashflow. |
Secara hitungan logis, jika sebuah gerai mempekerjakan enam orang dengan standar UMK, biaya gaji saja memakan Rp12 juta hingga Rp14 juta. Ditambah biaya listrik dan logistik, beban bulanan bisa mencapai Rp20 juta. Untuk mencapai titik impas (Break Even Point) dengan margin laba 5% hingga 7%, satu gerai wajib meraup omzet minimal Rp300 juta per bulan atau 200 transaksi konsisten setiap hari. Angka harian Rp100.000 jelas membuat unit usaha ini tekor besar.
Pemerintah sendiri berjanji akan melakukan perbaikan massal. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan model bisnis ini terus disempurnakan demi mengejar target operasional puluhan ribu koperasi baru pada Agustus mendatang. Saat ini, 1.061 gerai awal telah berjalan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur di bawah pemantauan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, yang mengklaim sedang mengevaluasi total akurasi data pengupahan karyawannya.
