Lewati ke konten
Terkini:
Pilihan redaksi IDNWire: berita-berita penting yang disorot editor, dari isu nasional, ekonomi, bisnis hingga hukum.
Jabar Terkini: Menghubungkan Daerah, Mengawal Pemerintahan, Mengabarkan Peristiwa.
Infografik IDNWire merangkum data, isu, dan kebijakan penting dalam visual yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

Kemenkes Ubah Sistem Akreditasi Rumah Sakit Berbasis Hasil Klinis Pasien

IDNWire

Oleh Tim Redaksi

7/26/2026 06:26:00 PM --:-- WIB

Ukuran Teks:
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
Kemenkes merombak sistem akreditasi rumah sakit berbasis hasil klinis pasien serta memangkas biaya obat hingga Rp2 triliun lewat pengadaan digital. | Foto Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin / Kemenkes

Kementerian Kesehatan merombak total sistem akreditasi rumah sakit di Indonesia. Evaluasi yang semula berfokus pada administrasi lima tahunan kini beralih ke penilaian hasil tindakan medis (clinical outcome) dan angka keselamatan pasien (survival rate) secara real-time.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penentuan kualitas fasilitas kesehatan tidak lagi sebatas dokumen di atas kertas. Status akreditasi fasilitas kesehatan dapat langsung diturunkan apabila ditemukan tingkat kegagalan operasi yang tinggi. Skema baru ini diterapkan sebagai instrumen perlindungan langsung bagi masyarakat pengguna jasa medis.

Integrasi Layanan Swasta dalam JKN

Data Kemenkes
Indikator Kerja Sama Jumlah / Porsi
RS Swasta Mitra BPJS Kesehatan 1.699 (83,7%)
RS Swasta Memenuhi Kriteria KRIS 1.214 (71,4%)
RS Swasta Menerapkan RME 1.587 RS

Penghematan Anggaran Obat Lewat SatuSehat

Sektor pembiayaan juga mengalami intervensi mendasar. Kemenkes menerapkan pemusatan pengadaan (pool procurement) untuk obat serta Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) berbasis data platform SatuSehat. Skema transparansi rantai pasok ini memangkas anggaran farmasi awal senilai Rp1 triliun hingga Rp2 triliun.

Pemerintah membuka akses sistem pengadaan terpusat ini kepada seluruh RSUD dan rumah sakit swasta. Kebijakan tersebut ditargetkan menekan inflasi biaya kesehatan sekaligus menurunkan harga obat dan alat medis secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri Seminar Nasional XIII dan Healthcare Expo XI Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) di Jakarta, Jumat (24/7).

Pencairan Dana BPJS dan Kolaborasi Layanan Canggih

Mendukung kelancaran operasional fasilitas kesehatan, pemerintah menjadwalkan pencairan klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun pada Agustus 2026. Suntikan dana ini dialokasikan khusus untuk menjaga stabilitas arus kas rumah sakit penanggung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Keterlibatan sektor swasta mendominasi ekosistem JKN. Data Kemenkes mencatat 1.699 rumah sakit swasta (83,7 persen) telah berjejaring dengan BPJS Kesehatan. Sebanyak 1.214 RS swasta (71,4 persen) merampungkan 12 kriteria Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), dan 1.587 RS swasta mengoperasikan Rekam Medis Elektronik (RME).

Penyebaran akses penanganan penyakit berat terus diperluas melalui kemitraan pengampuan layanan unggulan. Enam rumah sakit swasta masuk dalam daftar 54 Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU) pada 2026, dari target 154 RSPPU pada 2030.

Kerja sama medis canggih yang berjalan mencakup tindakan transplantasi ginjal antara RSUP dr. Sardjito dan RS Royal Mandaya Puri. Pada pemanfaatan teknologi sel punca (stem cell), RSCM bermitra dengan RS Ciputra Raya Tangerang serta RS Ciputra Citra Garden Citi.

Penulis/Editor: Bagus Setiawan

Berita Terbaru