 |
| Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro menolak tuduhan China terkait aktivitas di BRP Sierra Madre dan menyebut Beijing merespons lewat video rekayasa. | Ilustrasi/Foto: Magnific |
Filipina tolak tuduhan China yang menyebut dugaan aktivitas konstruksi di atas kapal BRP Sierra Madre melanggar kesepakatan sementara kedua negara. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. menegaskan pada Kamis bahwa Beijing tidak memiliki hak atau wewenang campur tangan terhadap tindakan Filipina di wilayah kekuasaannya sendiri.
Merangkum dari laporan Inquirer, tuduhan ini muncul dari Duta Besar China untuk Filipina, Jing Quan. Pihak Beijing mengklaim bahwa aktivitas pembangunan di pos militer Ayungin (Second Thomas) Shoal tersebut menyalahi kesepahaman Juli 2024 dan memicu konfrontasi terbaru antar-personel di perairan dangkal itu. Teodoro menolak mengonfirmasi maupun membantah dugaan pembangunan tersebut demi menghindari pemutarbalikan fakta.
Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro menekankan bahwa setiap kesepahaman dengan China harus mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) serta putusan arbitrase Laut China Selatan tahun 2016. Pejabat Filipina memastikan pengaturan sementara tersebut tidak mengurangi hak kedaulatan maupun yurisdiksi nasional di Laut Filipina Barat.
Tuduhan Rekayasa Video Bentrokan Fisik
Teodoro menuduh Beijing mengarang alibi untuk membenarkan tindakan agresif personelnya dalam insiden fisik terbaru di dekat BRP Sierra Madre. Pihak China dinilai menyunting rekaman video kejadian sebelum dirilis ke publik.
Bentrokan yang melibatkan perahu karet tersebut mengakibatkan dua pelaut Angkatan Laut Filipina mengalami luka-luka setelah diduga dipukul menggunakan tongkat kayu oleh personel Penjaga Pantai China (CCG). Tim Penjaga Pantai Filipina melakukan evakuasi medis mendesak menuju Palawan di tengah kepungan kapal-kapal CCG di lokasi kejadian.
Pola manuver China ini disamakan Teodoro dengan peristiwa pendudukan Mischief Reef pada tahun 1995. Saat itu, Beijing berkali-kali mengklaim bangunan di lokasi tersebut hanya tempat bernaung nelayan sebelum akhirnya diubah menjadi pangkalan militer.
Konteks Strategis Pasifik dan Jalan Diplomasi
Aksi berulang China di perairan Panatag (Scarborough) Shoal hingga Batanes, peluncuran rudal ke Samudra Pasifik, serta pengabaian putusan arbitrase 2016 dinilai sebagai skema besar untuk mengontrol wilayah Samudra Pasifik. Filipina, Jepang, dan Taiwan berada di posisi yang menghalangi ambisi strategis tersebut.
Pemerintah Filipina tetap membuka ruang negosiasi tanpa mengorbankan posisi tawar. Teodoro menyampaikan bahwa diplomasi harus terus berjalan dengan syarat berlandaskan hukum internasional dan posisi Filipina tidak didikte oleh pihak luar.
