Indonesia resmi memancangkan fondasi baru di sektor keuangan global setelah RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) disetujui menjadi undang-undang. Keputusan pengetokan palu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (21/7/2026). Melansir laporan Kompas, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pengesahan usai memperoleh persetujuan bulat dari seluruh fraksi yang hadir di ruang sidang.
Fokus Regulasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Penyusunan aturan ini dirancang melengkapi sistem keuangan nasional melalui penyediaan kawasan khusus jasa keuangan berstandar internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keberadaan undang-undang ini bertumpu pada tiga pilar utama. Pilar terpenting berfokus pada pembukaan keran investasi portofolio dan modal asing berkualitas demi mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Pilar kedua menekankan penataan ekosistem finansial modern yang dipagari sistem keamanan siber ketat serta kepastian hukum. Guna menunjang pilar tersebut, pemerintah bersama DPR menyepakati pembentukan lembaga arbitrase dan pengadilan khusus PFII. Pilar ketiga menyasar peningkatan daya saing SDM, pembukaan lapangan kerja baru, hingga proses transfer teknologi di sektor finansial.
Pengadilan Khusus hingga Fasilitas Pajak Investor Global
Mengenai operasional di lapangan, regulasi ini memuat cakupan luas mulai dari tata cara pembentukan kawasan, struktur kelembagaan, sampai penentuan jenis kegiatan usaha. Pemerintah juga menyiapkan insentif nonfiskal plus fasilitas perpajakan khusus demi memikat modal asing. Kehadiran ruang finansial ini diharapkan mampu memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus memicu gelombang investasi produktif untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang.