Defisit Perdagangan Jepang Dipicu Impor Minyak
Defisit perdagangan Jepang berlanjut selama dua bulan berturut-turut hingga menyentuh angka 406,9 miliar yen atau setara 2,5 miliar dolar AS pada Juni 2026. Laporan resmi Kementerian Keuangan pada Rabu (22/7/2026) menunjukkan kondisi neraca perdagangan nasional berbalik arah jika dibandingkan dengan capaian surplus sebesar 122 miliar yen pada Juni tahun lalu.
Total nilai impor melonjak 25% hingga menyentuh 11,3 triliun yen. Kenaikan harga impor minyak bumi memegang peranan utama dalam membengkaknya tagihan belanja luar negeri negara tersebut.
Krisis Jalur Selat Hormuz dan Dinamika Harga Minyak
Jepang mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya dari luar negeri. Perang dengan Iran mengganggu lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz secara parah, padahal rute ini sebelumnya menjadi jalur utama pengiriman minyak ke Jepang.
Data sementara Kementerian Keuangan memperlihatkan impor minyak Jepang dari Amerika Serikat melonjak hampir lima kali lipat dibanding tahun lalu. Di pasar global, harga minyak mentah Brent yang berada di kisaran $60 per barel pada awal tahun sempat meroket hingga $114 per barel, sebelum bergerak melandai ke tingkat $90 per barel.
Dampak Pelemahan Yen dan Pertumbuhan Ekspor
Nilai tukar dolar AS diperdagangkan sekitar 163 yen, melambung tinggi dibanding posisi 140 yen pada periode sama tahun lalu. Depresiasi mata uang lokal ini mendongkrak kalkulasi nilai transaksi ekspor maupun impor yang umumnya berdenominasi dolar.
Pengiriman barang ke pasar internasional mencatatkan pertumbuhan 19% menjadi 10,9 triliun yen. Peningkatan volume ekspor dipimpin oleh pengiriman komponen semikonduktor dengan tujuan utama Amerika Serikat dan Tiongkok.
Akumulasi sepanjang Januari hingga Juni memperlihatkan total ekspor melesat mendekati 14% mencapai 60,6 triliun yen. Impor semester pertama naik tipis hampir 11% menjadi 61,9 triliun yen, membuat total defisit semesteran berada di kisaran satu triliun yen.
Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi, pemimpin wanita pertama di Jepang, menggelontorkan belanja anggaran agresif di sektor kecerdasan buatan (AI), pertahanan, dan robotika untuk memacu perekonomian. Kebijakan ini berjalan seiring hasil jajak pendapat terbaru yang mencatat penurunan tingkat popularitasnya di mata pemilih.
