Presiden Prabowo Subianto menyatakan Danantara konsolidasi aset negara senilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS untuk menyatukan kekayaan negara yang selama ini tersebar. Pengelolaan dana kedaulatan (sovereign wealth fund) ini memangkas 250 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penutupan, penggabungan, dan merger dalam kurun waktu 18 bulan pertama kerja lembaga tersebut.
Langkah penertiban total ini berhasil menyelamatkan anggaran negara dari pos biaya rutin (overhead) sebesar Rp50 triliun hingga akhir Juli 2026. Dana yang diselamatkan mencakup efisiensi pengeluaran untuk gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung operasional, biaya listrik, transportasi, hingga ongkos rapat kerja.
Target Penyusutan Ratusan BUMN
Pemerintah mencatat total awal perusahaan negara mencapai 1.077 unit akibat maraknya pembentukan anak, cucu, hingga cicit perusahaan di masa lalu. Kondisi tersebut membuat tata kelola kekayaan negara menjadi tidak tertib dan sulit terpantau secara akurat.
Pemberantasan gurita korporasi negara ini diproyeksikan terus berjalan hingga akhir tahun. Target final penertiban menyisakan maksimal 350 BUMN pada 31 Desember 2026.
Potensi Penghematan Anggaran Negara
Struktur baru pengawasan aset di bawah dana kedaulatan Danantara ini dirancang sebagai cadangan kekuatan ekonomi jangka panjang. Integrasi manajemen satu pintu menggantikan pola lama yang membuat pemerintah kesulitan melacak posisi pasti kekayaan nasional.
Nilai pemotongan biaya operasional rutin diprediksi melonjak hingga menembus angka Rp70 triliun sampai Rp80 triliun saat proses penutupan total selesai pada akhir Desember mendatang. Pembenahan menyasar rantai birokrasi perusahaan negara demi membangun ekosistem bisnis yang efisien, produktif, dan kompetitif.
