![]() |
| Badan Gizi Nasional menindak tegas 833 dapur Makan Bergizi Gratis yang terbukti melanggar standar higienitas. Operasional dan pencairan dana dihentikan total. | Foto diedit: IDNWire |
Badannya Gizi Nasional (BGN) secara resmi mencabut izin operasional dan menghentikan pengucuran dana bagi 833 dapur Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah Indonesia per Senin (27/7/2026). Langkah drastis ini diambil setelah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti mengabaikan standar keselamatan pangan dan sanitasi.
Berbeda dari mekanisme sebelumnya yang masih memberikan toleransi pembayaran saat penghentian sementara, penindakan kali ini memutus penuh hak anggaran para pengelola dapur yang terindikasi melanggar.
Distribusi Dapur Terbanyak di Luar Jawa
Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN memaparkan, penutupan operasional SPPG ini tersebar di tiga wilayah utama. Sebagian besar dapur yang terkena sanksi berlokasi di luar Pulau Jawa.
Wilayah 3 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua menjadi area dengan penutupan terbanyak, yakni mencapai 424 dapur. Wilayah Jawa dan Madura menyumbang 311 dapur yang ditutup. Untuk Wilayah 1 yang mencakup seluruh Pulau Sumatera, BGN menindak sebanyak 98 dapur.
Pelanggaran Sanitasi dan Abaikan Tenggat Waktu
Penetapan status suspensi permanen didasari oleh temuan kegagalan fasilitas dalam memenuhi syarat dasar operasional. Pelanggaran utama meliputi masalah higienitas, kelayakan sanitasi, kegagalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), temuan kualitas makanan buruk, hingga timbulnya kasus keracunan.
BGN sebelumnya telah memberikan kesempatan bagi para pengelola untuk membenahi fasilitas sesuai syarat kelayakan. Namun, hasil evaluasi menunjukkan tidak ada upaya perbaikan dari pihak SPPG hingga batas waktu yang diberikan berakhir. Penghentian hak pembayaran dan penutupan permanen menjadi tindakan akhir atas kelalaian tersebut.
