 |
| Skema Asuransi BMN-PFB resmi mencairkan klaim perdana untuk pemulihan aset terdampak bencana di Sumatera. DJKN kini memperluas nilai perlindungan hingga Rp29,19 triliun.| Foto dok: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) |
Skema Asuransi BMN-PFB merealisasikan pembayaran klaim perdana atas kerusakan Barang Milik Negara (BMN) yang dihantam banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 2025. Penyerahan dana klaim berlangsung dalam acara Implementasi Asuransi BMN dengan Pendanaan Pooling Fund Bencana Tahun 2026 pada Senin, 27 Juli 2026. Konsorsium Asuransi BMN menyerahkan dana tersebut langsung kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Pencairan dana menyasar bangunan pendidikan milik Kementerian Agama. Mekanisme pengalihan risiko ini memangkas durasi pemulihan fasilitas publik tanpa membebankan penyesuaian anggaran pemerintah secara mendadak.
Target Perluasan Skema Asuransi BMN-PFB 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menetapkan target cakupan yang lebih luas pada tahun anggaran 2026. Sebanyak 20.838 objek BMN didaftarkan masuk dalam skema pendanaan Pooling Fund Bencana. Nilai pertanggungan yang diproteksi menembus angka Rp29,19 triliun.
Rincian aset terlindungi mencakup 20.642 gedung sekolah dan madrasah milik Kementerian Agama, 173 fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan, serta 23 bangunan kantor di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Ketiga instansi tersebut menjadi pilar utama proyek percontohan pengasuransian aset pemerintah.
Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Encep Sudarwan, menegaskan pencairan dana ini membuktikan efektivitas skema instrumen Disaster Risk Finance and Insurance (DRFI). Negara memiliki pendamping fiskal langsung saat bencana melanda tanpa perlu menunggu proses revisi APBN.
| Tahun | Skema Program | Nilai Pertanggungan | Cakupan Aset |
|---|---|---|---|
| 2019 | Pilot Project | Rp10,73 Triliun | Aset Percontohan |
| 2025 | Implementasi Reguler | Rp92,22 Triliun | Lintas K/L |
| 2026 | Skema ABMN-PFB | Rp29,19 Triliun | 20.838 Objek BMN |
Urgensi Perlindungan Fiskal Aset Negara
Letak geografis Indonesia di kawasan ring of fire menciptakan kerentanan tinggi terhadap bencana alam. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Evita Manthovani, menyatakan bahwa pengasuransian aset adalah kebutuhan mendasar perlindungan fiskal, bukan formalitas administrasi semata. Kecepatan pemulihan fisik BMN menentukan keberlangsungan layanan publik harian.
Program asuransi aset negara telah berjalan sejak 2019. Nilai pertanggungan mencatatkan lonjakan signifikan dari angka Rp10,73 triliun pada tahap awal hingga menyentuh Rp92,22 triliun pada 2025.
DJKN menyiapkan tahap perluasan berikutnya yang menargetkan objek infrastruktur strategis, mencakup jembatan dan bendungan. Pembenahan integrasi data BMN, penyempurnaan sistem informasi pengasuransian, dan penguatan tata kelola terus dilakukan seiring penambahan jumlah kementerian peserta.
