Pemerintah Amerika Serikat menetapkan angka resmi terbaru untuk membiayai operasi militer gabungan di Timur Tengah. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengonfirmasi anggaran perang AS-Israel di Iran telah menyentuh 37,5 miliar dolar AS, melansir laporan Aljazeera terkait dinamika anggaran pertahanan Washington pada Selasa, 21 Juli 2026.
Kalkulasi terbaru ini menunjukkan lonjakan sekitar 8 miliar dolar AS jika dibandingkan dengan data pertengahan Mei lalu yang berada di angka 29 miliar dolar AS. Hegseth memaparkan rincian tersebut di hadapan Komite Anggaran Senat saat mempertahankan usulan total anggaran pertahanan negara yang mencapai 1,5 triliun dolar AS, termasuk alokasi khusus konflik Iran sebesar 70 miliar dolar AS.
Kritik Parlemen dan Lonjakan Biaya Riil
Data pengeluaran yang disodorkan Pentagon memicu perdebatan sengit di tingkat legislatif. Senator Demokrat Dick Durbin mempertanyakan validitas angka tersebut karena dinilai mengabaikan dampak ekonomi langsung yang ditanggung warga Amerika. Analisis eksternal dari Moody's Analytics mengestimasi kerugian domestik riil akibat perang ini bisa membengkak sampai 150 miliar dolar AS akibat lonjakan harga energi global.
Kritik tajam juga datang dari Senator Demokrat Patty Murray yang menilai dokumen usulan finansial militer tidak memiliki rasionalitas yang kuat. Parlemen menyoroti penumpukan pos anggaran lain, seperti pembiayaan pengerahan Garda Nasional di Washington DC, operasi penangkapan kartel narkoba di Karibia, hingga pengawasan ketat perbatasan darat.
Menipisnya Cadangan Senjata Pentagon
Konfrontasi bersenjata yang meletus sejak 28 Februari lalu diakui telah menguras pasokan persenjataan strategis Amerika Serikat. Hegseth menekankan urgensi suntikan dana segar untuk menyelamatkan kesiapan tempur pasukan. Duit negara tersebut dibutuhkan untuk mempercepat produksi amunisi vital, mulai dari motor roket padat, bom pintar JDAM, rudal hipersonik, hingga sistem pertahanan anti-drone.
Kegagalan pemenuhan anggaran dalam siklus berjalan ini diakui bakal berdampak fatal pada operasional internal militer. Pentagon memperingatkan skenario terburuk berupa pengurangan porsi program latihan prajurit di masa depan jika krisis likuiditas pertahanan tidak segera diselesaikan.
Eskalasi Pertempuran Pasca-Gencatan Senjata
Situasi di medan tempur kembali memanas setelah Nota Kesepahaman (MoU) yang sempat meredam konflik sejak 17 Juni lalu runtuh total. Jet tempur Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan udara selama sepuluh malam berturut-turut ke sejumlah wilayah pertahanan lawan. Target utama gempuran difokuskan pada titik-titik taktis yang digunakan untuk mengontrol Selat Hormuz.
Presiden Donald Trump mengeluarkan ancaman bakal memperluas target serangan ke fasilitas infrastruktur sipil, termasuk jembatan, pusat energi nasional, hingga kompleks bawah tanah Gunung Pickaxe. Rencana pengerahan pasukan darat untuk merebut Pulau Kharg juga mulai dipertimbangkan setelah dua prajurit Amerika Serikat dilaporkan tewas.
Di pihak lawan, aksi balasan terus dilancarkan dengan menyasar instalasi vital milik sekutu Washington. Serangan terpisah dilaporkan menghantam serta membakar pabrik desalinasi air bersih dan pembangkit listrik di Kuwait, Yordania, dan Bahrain. Milisi Houthi Yaman selaku mitra strategis juga resmi menerapkan sistem blokade jalur laut terhadap Arab Saudi.
