Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bergerak cepat memeriksa kondisi internal PT Pos Indonesia (Persero). Langkah ini diambil setelah muncul indikasi kuat mengenai pelanggaran tata kelola serta dugaan manipulasi laporan keuangan PT Pos Indonesia di ranah publik. Momentum pemeriksaan berjalan linier dengan keputusan mengejutkan dari Daud Joseph yang meletakkan jabatan sebagai Direktur Utama pada Kamis (2/7/2026).
Berdasarkan data yang dikutip dari Bloomberg Technoz, penegasan mengenai proses hukum internal ini disampaikan langsung oleh pihak investor negara. Kepala Hubungan Masyarakat Danantara, Rohan, mengonfirmasi adanya temuan awal yang tidak beres pada pembukuan korporasi pelat merah tersebut.
"Kami menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Rohan lewat keterangan resmi, Minggu (5/7/2026).
Penyelidikan Rekayasa Keuangan PT Pos Indonesia
Penyelidikan yang bergulir saat ini mengarah pada pemeriksaan mendalam dokumen finansial. Danantara mengendus adanya ketidaksesuaian data yang mengarah pada rekayasa laporan berkala perusahaan. Kepemimpinan Daud Joseph di pos puncak manajemen tercatat paling singkat dalam sejarah modern korporasi, yakni hanya bertahan dari Maret 2026 hingga Juli 2026 sebelum gejolak ini mencuat.
Pengunduran diri mendadak sang dirut membuka kotak pandora mengenai masalah manajerial internal. Sejak menyandang status perseroan terbatas pada 20 Juni 1995, nakhoda utama BUMN logistik ini telah berganti sebanyak sembilan kali, yang diisi oleh delapan pejabat definitif berbeda.
Linimasa kepemimpinan mencatat nama Marsetio F. Wijanto sebagai pionir era persero (1995–1999), disusul Cigugur S. Samik (1999–2004), Sutrisno (2004–2008), I Ketut Mardjana (2009–2013), Budi Setiawan (2013–2015), Gilarsi Wahju Setijono (2015–2020), hingga Faizal Rochmad Djoemadi (2020–2026) sebelum estafet beralih ke Daud Joseph.
Operasional Jaringan Logistik Nasional di Tengah Krisis
Kasus hukum yang menimpa pucuk pimpinan menjadi kontras tajam bagi maskapai pos tertua nasional ini. BUMN ini mengakar sejak era Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff yang mendirikan kantor pos pertama di Batavia pada 26 Agustus 1746 guna menjamin keamanan surat dagang kompeni. Infrastruktur ini meluas ke Semarang empat tahun setelahnya lewat jalur darat Karawang, Cirebon, dan Pekalongan.
Transformasi kelembagaan berjalan dinamis melewati beberapa zaman, mulai dari pembentukan Posten Telegraafdienst pada 1875, masuknya Hindia Belanda ke Union Postale Universelle (UPU) tahun 1877, hingga pengambilalihan kekuasaan dari Jepang oleh Angkatan Muda PTT pada 27 September 1945 yang kini menjadi Hari Bakti Postel. Bentuk badan usaha juga sempat bergeser menjadi Perusahaan Negara (PN) pada 1965 dan Perusahaan Umum (Perum) pada 1978.
Hingga saat ini, skala bisnis Pos Indonesia bersandar pada jaringan masif yang mencakup sekitar 24.000 titik layanan. Jangkauan operasionalnya menyentuh seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, hampir tiap kecamatan, 42% kelurahan atau desa, hingga wilayah transmigrasi paling terisolasi. Jaringan fisik tersebut digerakkan oleh lebih dari 4.800 kantor pos aktif yang terintegrasi dengan sistem digital dan manajemen logistik terpadu.
Social Footer